Pungutan Sekolah, Laturiuw: Siswa Jangan Dibebani, Tapi Fokus Pada Kualitas Pendidikan

BERITA MALUKU. Belum lama ini, ketua komisi II DPRD kota Ambon, Jusuf Latumeten mengharapkan orang tua siswa dapat mendukung kebijakan pungutan resmi dari sekolah yang bertujuan bagi peningkatan mutu pendidikan di kota Ambon.

Namun lain halnya dengan pendapat Wakil Ketua Komisi II, Cristianto Laturiuw.

Menurut Laturiuw, bahwa sekolah-sekolah di Ambon, semestinya tidak membebankan biaya pendidikan kepada komite maupun peserta didik, pasalnya sudah ada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Laturiuw kepada Berita Maluku Online, Sabtu (5/3/2016) kemarin mengungkapkan, tujuan penyaluran dana BOS adalah untuk meminimalisir beban sekolah maupun siswa. 

Selain itu juga dia meminta kepada pihak sekolah, jangan pernah menggeneralisir kemampuan ekonomi setiap orang tua didik, misalnya jika pada komite ada beberapa orang tua yang cukup mampu, terus disamakan bahwa semua Ortu di sekolah tersebut mampu.

“Inikan pemikiran yang salah,“ pungkasnya.

Menurutnya, jika sekolah dan komite memiliki tanggungan saat penyelanggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, sebaiknya disampaikan saat pertemuan forum–forum kepala sekolah, sehingga tanggungan tersebut menjadi tangungjawab Pemerintah kota Ambon.

Dijelaskan oleh pria yang sering dipanggil “pak Tito“ ini, bahwa pihak sekolah seharusnya tidak membebani para siswa dengan berbagai pungutan, supaya mereka bisa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sejalan dengan itu Laturiuw juga menegaskan, salah satu konsern komisi II DPRD kota Ambon, adalah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, namun fakta di lapangan menyatakan bahwa, ada sejumlah sekolah yang belum memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional karena keterbatasan sarana dan prasarana.

“Karena itu, yang menjadi konsern kita (Komisi II) adalah penyediaan sarana dan prasarana bagi kelancaran proses pendidikan di sekolah,“ tuturnya.

Selain itu, salah satu persoalan serius yang jadi perhatian komisi II adalah, peningkatan kapasitas guru, pasalnya berdasarka hasil Uji Kompetensi Guru secara Nasional Provinsi maluku masih menghuni peringkat ketiga terbawah dari 33 Provinsi, sementara kemampuan para siswa khususnya di kota Ambon sangat bersaing dengan kemampuan siswa dari daerah lainnya di tanah air.

Inikan sangat ironis, apalagi bagi siswa yang sudah bisa mengakses pengetahuan di internet, akan bepikir buat apalagi mengikuti pelajaran dari guru,“ tandasnya. (NK)