Pemprov Maluku Didesak Perketat Verifikasi Data Pegawai
AMBON - BERITA MALUKU. Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, menyoroti proses pengangkatan pegawai paruh waktu yang saat ini sedang berjalan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan persoalan jika seluruh tahapan dilakukan sesuai aturan dan melalui mekanisme yang transparan.
Dalam rapat bersama pemerintah daerah, Komisi I menerima laporan bahwa dari kurang lebih 3.000 data pegawai yang diajukan, sekitar 2.080 pegawai telah terakomodasi. Meski begitu, Sarimanela menekankan pentingnya verifikasi lanjutan agar tidak ada pegawai yang status maupun hak keuangannya menjadi tidak jelas.
"Kami minta pemerintah menyampaikan data pegawai secara detail. Jangan sampai ada yang sudah bekerja tapi tidak jelas penggajiannya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
Selain itu, ia mengingatkan agar penetapan pengangkatan pegawai tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penentu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban anggaran di kemudian hari.
“Harapan kami, tahun depan semua berjalan dengan baik, dengan perencanaan matang serta tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku,” tandas Sarimanela.
