Dinilai Gagal, Bupati Bursel Didemo Forsippman dan Ampera

NAMROLE - BERITA MALUKU. Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono dinilai gagal memimpin kabupaten tersebut. Bupati dua periode yang diusung oleh PDI Perjuangan ini dianggap terlalu banyak berada di luar daerah. Bahkan dinilai lebih banyak bermain politik untuk kepentingan istrinya menjadi calon anggota DPR RI sehingga kepentingan mengurusi daerah dinilai kurang maksimal.

Penilaian ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa beberapa pemuda yang menamakan diri dari Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole (FORSIPPMAN) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA). Pemuda dari  dua Organisasi Kepemudaan (OKP) ini melakukan aksi mereka di depan Kantor Bupati Bursel, Senin (11/3/2019).

Walaupun unjuk rasa pemuda yang hanya berjumlah 5 orang ini, namun aksi mereka sempat mendapat perhatian berbagai komponen masyarakat dan para pegawai di lingkungan kantor Bupati Bursel. Bahkan aksi mereka dikawal ketat pihak kepolisian Sektor Namrole dibantu petugas Satuan Polosi Pamong praja. Aksi yang berlangsung tak begitu lama ini mulai dari awal hingga akhir berjalan damai tanpa tindakan anarkis.

Pantauan media ini, aksi demo dua OKP yang dikoordinir oleh Rispan Lesnussa selaku Koordinator Lapangan (Korlap) bersama rekan-rekannya, Abubakar Mahu selaku Ketua Ampera Maluku, Umar Rifaldi Najar selaku Ketua Forsippman dan dua anggota lainnya.

Hanya dengan menggunakan megafon dan pamflet bertuliskan "Bupati Buru Selatan gagal membawa kemajuan Kab. Bursel," "Bupati dan DPRD segera mempercepat proses pengangkatan Wakil Bupati" dan DPRD krisis tanggung jawab".

Aksi lima pemuda ternyata membuat sejumlah pejabat daerah  gerah dan pusing lantaran sororan aksi ini menilai Bupati Tagop Sudarsono gagal memimpin daerah ini selama dia menjadi bupati dua periode.

Pantauan media ini, Kepala Kesbangpol Isnid Thio mencoba bernegosiasi dengan pendemo agar aspirasi mereka dapat dibicarakan di dalam ruangan namun ditolak.

Asisten I Setda Bursel, Alfario Soumokil juga memerintahkan Kasat Pol.Pp Asnawy Gay membujuk pendemo dapat menyampaikan tutuntutan mereka di dalam ruangannya pun tak digubris para pemuda ini.

Diketahui terdapat enam butir tuntutan pendemo, pertama, mendesak Bupati dan DPRD Bursel segera mempercepat proses pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Bursel. Dua, Ampera Maluku dan Forsippman Namrole meminta bupati segera mempercepat pengangkatan Sekda definitif. Tiga, bupati segera mencopot jabatan Kadis Pertanian Aminudin Bugis dari jabatannya. Empat, DPRD harus proaktif menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, serta memberikan teguran keras kepada Bupati Bursel yang sering keluar daerah tanpa alasan yang jelas.
Lima, Pemda dan DPRD Bursel harus menutup lokasi prostitusi di Kota Namrole. Dan keenam, Pemda dan DPRD Bursel harus lebih proaktif dalam proses pembangunan di kabupaten ini.

Umar Rifaldi Najar, Ketua Umum Forsippam dalam orasinya mengatakan bahwa, tujuan pemekaran Kabupaten Bursel untuk memakmurkan rakyat kabupaten ini, dan untuk mensejahterakan rakyat setempat.

"Tetapi rakyat Buru Selatan dianaktirikan di negeri ini," ujarnya.

Dikatakan, masyarakat Bursel miskin, olehnya mereka menuntut Pemda Bursel segera mempercepat proses pembangunan pembentukan Polres, Kejari dan Perguruan tinggi di Buru Selatan.

Menurut mereka, jika lembaga ini dibangun maka proses pengawalam terhadap kasus korupsi dapat berjalan dengan baik.

"Kami menuntut bupati Tagop Soulisa jangan terlalu keluar daerah. Alasannya perjalanan dinas, alasan apa alasan perjalanan dinas omong kosong, kecamnya.

Dikatakan, jika bupati berada di daerah karena ada kepentingan politik. Mereka pertanyakan, apakah kantor bupati ini ada di Namrole, di Ambon ataukah di Jakarta. Karena bupati ini lebih banyak berada di Ambon dan di Jakarta.

"Negeri (Bursel) ini, kata Tagop sudah maju, maju apa ! Maju kaleng-kaleng (Omong kosong). Kabupaten ini di waktu malam seperti hutan rimba, karena pejabat banyak orang luar, anak negeri tidak dipakai," kecamnya.

Pantauan media ini, aksi unjuk rasa depan kantor bupati tak ada pejabat yang menerima mereka lantaran ditolak pendemo. Aksi demo kemudian dilanjutkan ke Kantor DPRD setempat. (AZMI)