Tiga Kasus Keracunan Massal, DPRD Maluku Desak Evaluasi dan Pengawasan Ketat Dapur Program MBG
AMBON - BERITA MALUKU. Gelombang kasus keracunan makanan kembali menghantam dunia pendidikan di Maluku. Hanya dalam kurun waktu sepekan, tiga kasus keracunan massal mengguncang dunia pendidikan di daerah ini, menimpa puluhan siswa yang mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus pertama terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), saat 30 siswa SMP Negeri Tepa dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat keracunan makanan pada 11 September 2025. Belum reda kekhawatiran publik, peristiwa serupa menimpa 17 siswa SD Negeri 19 Kota Tual pada 18 September 2025. Ironisnya, sehari kemudian, 16 siswa SD Inpres Passo, Ambon, juga harus dirawat setelah mengalami gejala keracunan pada 19 September 2025.
Rangkaian kasus ini langsung mendapat sorotan tajam DPRD Maluku. Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia memastikan lembaganya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap dapur-dapur penyedia MBG.
“Terkait dengan MBG, ada beberapa anak yang keracunan. Kita akan turun ke lapangan, melihat dapur-dapur yang sudah menjalankan MBG, sehingga tidak terjadi hal seperti kemarin lagi. Dapur-dapur ini harus diawasi dengan benar,” tegas Saoda di kantor DPRD Maluku, Senin (22/9).
Menurutnya, kasus beruntun ini menunjukkan lemahnya kontrol atas kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak. Padahal, MBG seharusnya hadir sebagai program unggulan pemerintah untuk meningkatkan gizi siswa, bukan justru menjadi ancaman kesehatan.
“Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki, entah bahan bakunya atau cara pengolahannya. Tapi ini harus dievaluasi, sebab kalau sampai memakan korban jiwa, dampaknya akan sangat berbahaya,” ujar Saoda.
DPRD menekankan, bila pengawasan tidak diperketat, maka kepercayaan masyarakat terhadap program MBG akan runtuh. “Kita bicara anak-anak. Kalau sampai keracunan dibiarkan, ini sama saja mempertaruhkan nyawa generasi penerus Maluku,” tutupnya.
Kini, publik menanti langkah nyata pemerintah daerah. Apakah tiga kasus ini akan menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola MBG, atau justru sekadar dicatat sebagai deretan insiden tanpa solusi berarti.
