Tiga Dapur MBG di Maluku Ditutup Sementara, Ini Penyebabnya
AMBON - BERITA MALUKU. Rentetan kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah di Maluku membuat pemerintah daerah mengambil langkah darurat. Tiga dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual, dan Kota Ambon dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan laboratorium dari BPOM keluar.
Kasus pertama terungkap pada 11 September 2025 di SMP Negeri Tepa, Kabupaten MBD, ketika 30 siswa dilarikan ke puskesmas setelah muntah dan mual usai makan siang. Seminggu kemudian, 17 siswa SD Negeri 19 Kota Tual mengalami hal serupa. Ironisnya, sehari setelah itu, giliran 16 siswa SD Inpres Passo, Ambon, yang jatuh sakit dengan gejala identik.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Maluku, Rosita, menegaskan penutupan sementara dilakukan untuk mencegah risiko berulang.
“Kami menunggu hasil laboratorium. Kalau hasilnya sudah jelas, baru diputuskan apakah dapur-dapur itu bisa kembali beroperasi,” ujarnya di Ambon, kamis (25/9/2025).
Meski demikian, Rosita menekankan bahwa program MBG tidak boleh serta-merta dianggap gagal. Menurutnya, manfaat program ini sudah terbukti, mulai dari mendukung kesehatan siswa hingga meringankan beban ekonomi keluarga.
“Anak-anak bisa lebih fokus belajar dengan asupan gizi yang baik. Tapi memang, pengawasan mutu harus lebih diperketat,” jelasnya.
Ia mengakui SOP MBG sudah disusun dengan ketat, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, distribusi hingga penyajian makanan. Namun, faktor teknis di lapangan seperti rantai distribusi dan ketersediaan bahan pangan masih menjadi tantangan besar.
Asisten I Setda Maluku, Djalaludin Salampessy, menambahkan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan MBG sebagai bagian dari strategi menyiapkan Generasi Emas 2045.
“Program ini tidak boleh berhenti, tapi harus ada evaluasi total. Hambatan distribusi, terutama di daerah 3T, menjadi pekerjaan rumah utama. Dalam waktu dekat, kita akan rapat khusus bersama Asisten II untuk mencari solusi,” ungkapnya.
Selain evaluasi teknis, Pemprov Maluku bersama BPOM juga menyiapkan SOP kedaruratan sebagai respons cepat apabila terjadi insiden serupa. Dari tiga daerah terdampak, hanya Ambon yang sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), sementara MBD dan Tual menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah selanjutnya.
Pemerintah daerah memahami kekhawatiran masyarakat. Karena itu, menurut Djalaludin, transparansi dan pengawasan ketat harus dijalankan hingga ke dapur sekolah.
“Ke depan, guru dan orang tua juga harus dilibatkan dalam kontrol. Ini bukan hanya soal program, tapi soal kepercayaan publik yang harus kita jaga,” tegasnya.
