BPK Audit Kerugian Negara Dugaan Kasus Korupsi K13 SBB

BERITA MALUKU. Kejati Maluku berkoordinasi dengan BPKP RI Perwakilan setempat melakukan audit investigasi guna menghitung nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan sosialisasi program kurikulum 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat.

"BPKP akan mempelajari berkas yang diberikan untuk melakukan audit investigasi terhadap anggaran proyek sosialisasi K13 senilai Rp6 miliar tersebut," kata Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette di Ambon, Sabtu (23/4/2016).

Tahun 2013 lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten SBB mendapat kucuran dana APBN senilai Rp6 miliar guna mendukung program dan kegiatan sosialisasi kurikulum 2013 kepada para guru di daerah itu.

Tetapi ada dugaan terjadi penyimpangan anggaran saat pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar.

Nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil penghitungan sementara pihak penyidik, tetapi Kejati Maluku telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit investigasi.

Menurut Sammy, tim penyidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Mereka yang sudah dimintai keterangan antara lain Sekda Kabupaten SBB Mansur Tuharea, mantan Kadis Pendidikan setempat Bonjamina Dorce Puttileihalat serta Plt Kadis Fransiyane Puttileihalat, tersangka Ledrik Sinanu selaku PPTK satu dan PPTK kedua, Abraham Tuanaya.

Jaksa juga telah meminta keterangan bendahara kegiatan proyek, Mery Manuputty dan satu pegawai Disdik SBB lainnya atas nama Gazpar Pesireron.

Dari tangan para saksi maupun satu tersangka yang sudah diperiksa, jaksa telah menyita anggaran sekitar Rp270 juta.

Misalnya dari tangan tersangka Ledrik, jaksa menyita dana sebesar Rp200 juta, sedangkan bendahara kegiatan Rp40 juta, dan Gazpar Pesireron Rp30 juta.