Dewan Desak Polisi Tindak Pelaku Pembakaran Rumah Warga Hunuth
AMBON - BERITA MALUKU. Gelombang kecaman terhadap aksi kekerasan dalam bentrok antarwarga Hitu–Hunuth terus bermunculan. Tak hanya menyoroti pelaku penikaman pelajar asal Hitu yang sudah diamankan polisi, publik kini menuntut aparat juga menindak tegas kelompok massa yang disebut melakukan pembakaran puluhan rumah milik warga tak bersalah dalam insiden berdarah Selasa, 19 Agustus lalu.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solihin Buton, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, baik kepada pelaku penikaman maupun pihak-pihak yang terlibat dalam aksi pembakaran dan perusakan rumah warga.
“Kami mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas pelaku penikaman dan kelompok masyarakat yang membakar rumah. Semua harus diproses hukum agar ada efek jera dan kejadian seperti ini tidak terus berulang di tengah masyarakat,” ujar Solihin di Ambon, Rabu (20/8/2025).
Bentrok yang berawal dari tawuran pelajar SMK Negeri 3 tersebut menelan satu korban jiwa serta menyebabkan sedikitnya 35 unit bangunan milik warga hangus terbakar, termasuk rumah, kios, dan bengkel.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai langkah tegas aparat sangat dibutuhkan demi menjaga marwah hukum dan memastikan rasa keadilan bagi para korban terdampak.
Selain aspek penindakan, Solihin juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon bergerak cepat memberikan bantuan nyata bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Puluhan rumah habis terbakar. Kami minta Pemprov dan Pemkot segera turun tangan membangun kembali rumah warga terdampak agar mereka bisa bangkit dan kembali hidup normal,” tandasnya.
Lebih jauh, Solihin mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk tidak terprovokasi isu maupun sentimen yang dapat memecah belah persaudaraan. Ia meminta agar semua pihak kembali mengedepankan nilai budaya orang basudara yang selama ini menjadi kekuatan rakyat Maluku.
“Mari katong semua jaga kedamaian, baku gandeng, baku kele. Kita harus hidup berdampingan dalam suasana tenang dan harmonis. Jangan mau terbawa arus provokasi yang menyesatkan,” katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat hanya bisa berjalan bila stabilitas keamanan tetap terjaga. Oleh karena itu, DPRD Maluku berharap proses rekonsiliasi sosial dan pemulihan pascabentrok dapat segera dilakukan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, adat, dan seluruh elemen warga.
“Dengan damai, Maluku bisa kembali bangkit. Jangan biarkan kekerasan merusak masa depan generasi kita,” tutup Solihin.
