Dinas Pertanian Maluku Siapkan Puluhan Ribu Bibit Cabai Genjot Urban Farming
AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan pertanian kota (urban farming) yang digagas Gubernur Hendrik Lewerissa, sebagai solusi atas terbatasnya ketersediaan lahan pertanian di wilayah perkotaan seperti Ambon dan Tual.
Atas dasar itu, Orang nomor satu di bumi para raja-raja-raja ini mengimbau warga untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan yang tersedia di halaman rumah (kintal) guna menanam tanaman pangan produktif, khususnya cabai (cili) dan komoditas hortikultura lainnya.
Menurutnya, gerakan menanam pekarangan akan mendukung kestabilan pasokan pangan, menekan ketergantungan pasar luar daerah, sekaligus menjadi budaya produktif keluarga kota.
Guna merealisasikan program tersebut, Gubernur meminta Dinas Pertanian Maluku untuk memberikan dukungan penuh kepada masyarakat.
Menindaklanjuti arahan Gubernur, Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda menyatakan pihaknya telah menyiapkan 22.000 bibit cabai untuk kelompok tani binaan Dinas Pertanian, 5.000 bibit cabai untuk TP-PKK Provinsi Maluku, Bantuan anakan untuk 11 sekolah SMA-SMK dalam program Sekolah Menanam.
Selain itu, Dinas Pertanian juga menyiapkan 40.000 bibit tambahan yang akan disalurkan kepada petani, komunitas masyarakat, jemaat gereja, kelompok ibu-ibu, dan pihak lain yang mengajukan permohonan bibit. Sebagian bibit disediakan dalam bentuk polybag agar dapat langsung ditanam di halaman rumah masing-masing.
Untuk daerah jauh, bantuan disalurkan melalui Dinas Pertanian masing-masing kabupaten/kota, dan dipantau langsung oleh Bupati/Wali Kota.
“Arahan Bapak Gubernur jelas, gerakan menanam jangan sekadar seremoni. Karena itu kami libatkan penyuluh, adakan lomba antar sekolah, dan kawal sampai panen,” kata Tauda dikonfirmasi di kantor Gubernur, Jumat (15/8/2025).
Ia mengaku, Dinas Pertanian mencatat produksi cabai di Maluku saat ini mencapai lebih dari 3.000 ton per tahun, disuplai dari sentra utama seperti Ambon, dan beberapa daerah penyangga seperti Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Buru. Jumlah tersebut secara umum masih cukup memenuhi kebutuhan konsumsi daerah.
Namun, tingginya biaya transportasi, serta adanya penjualan ke luar daerah seperti Papua dan Maluku Utara pada saat harga melonjak, sering menyebabkan pasokan di pasar lokal terganggu.
“Kami sudah imbau agar prioritas pemenuhan kebutuhan dalam daerah. Tapi karena ongkos angkut dari sentra ke Ambon mahal, sebagian pedagang menjual ke daerah tetangga yang harganya menarik,” jelas Tauda.
Kerja Sama Daerah Tutup Celah Surplus-Defisit
Sebagai solusi, ia mengaku Pemerintah Provinsi Maluku melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah menginisiasi kerja sama antar kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas pasokan.
Tauda mencotohkan, apabila terjadi defisit cabai di Kepulauan Aru, maka pasokan akan dikirim langsung dari Maluku Tengah atau Buru, tanpa melalui jalur distribusi panjang ke Ambon terlebih dahulu.
