Lemhanas Selenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Ambon
http://www.beritamalukuonline.com/2015/11/lemhanas-selenggarakan-pemantapan-nilai.html
Kegiatan yang berlangsung di SwissBell Hotel dari 2 hingga 8 November 2015 diikuti sebanyak 100 peserta, menggunakan metode antara lain ceramah, diskusi antar kelompok dengan materi wawasan nusantara, ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional.
Gubernur Maluku, Said Assagaff yang diwakili Asisten III, M.Z. Sangadji mengapresiasi kegiatan tersebut.
"Saya atas nama Pemerintah Maluku menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada bapak Gubernur Lemhanas bersama jajarannya yang telah mengagas kegiatan ini di Provinsi Maluku sebagai upaya penguatan bagi masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan yang lebih tinggi," kata Gubernur.
Pada kesempatan itu, Deputi Taplaikbs, Laksda TNI. Ir. Yuhastihar yang mewakili Gubernur Lemhanas RI dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan ini akan membekali para peserta selama 7 hari dengan materi-materi antara lain Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI serta wawasan nusantara, ketahanan nasional, maupun kewaspadaan nasional.
Kepada para peserta, Yuhastihar berharap agar kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan dalam perspektif wawasan kebangsaan sehingga peserta dapat memiliki cakrawala hukum yang lebih luas terkait nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi demi persatuan dan kesatuan bangsa.
"Dalam menghadapi tantangan yang dialami bangsa ini kedepan, haruslah optimis bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk dan beragam. Hal ini merupakan fakta kekayaan bangsa, namun dewasa ini sering terjadi dampak kurang baik karena terjadi konflik baik horisontal maupun vertikal."
Menurutnya, konflik tersebut seharusnya dapat dihindari apabila semua pihak berpegang teguh pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.
"Dalam menangani konflik, negara tidak melindungi minoritas maupun mayoritas tetapi negara melindungi seluruh rakyat Indonesia termasuk dalam proses penegakkan hukum. Negara sebagai pihak yang melindungi warga negara bukan memproteksi pengikut keyakinan, suku atau etnis tertentu," kata Yuhastihar.
