DPRD Maluku Gelar FGD Bareng Unpatti: Bahas Solusi Konkret Atasi Pencemaran Lingkungan
AMBON — BERITA MALUKU. Dalam semangat kolaborasi ilmiah dan pengambilan kebijakan berbasis data, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura, Senin (21/07/2025).
Diskusi yang berlangsung di lantai 5 Gedung DPRD Maluku ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, para ketua komisi, serta perwakilan dari fraksi-fraksi partai politik.
Plt. Sekretaris DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, menjelaskan bahwa kegiatan ini bermula dari rencana audiensi tim LPPM Unpatti dengan pimpinan DPRD. Namun, atas inisiatif langsung Ketua DPRD, agenda tersebut dikembangkan menjadi forum diskusi yang lebih terbuka dan komprehensif.
“Bagi pimpinan DPRD, forum seperti ini sangat penting karena dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku, terutama menyangkut isu strategis seperti pencemaran lingkungan,” ujar Farha kepada wartawan.
Dalam forum tersebut, para peneliti dari Unpatti menyampaikan hasil studi mereka yang menyoroti berbagai bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Maluku, terutama yang berdampak langsung terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Menurut Farha, diskusi ini menjadi momen penting untuk membuka ruang dialog antara akademisi, eksekutif, dan legislatif guna merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.
“Penelitian yang dipaparkan bukan sekadar informasi akademik, tapi sangat aplikatif dan bisa ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Ini sangat membantu legislatif dalam mendorong kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Farha menambahkan, DPRD akan memberikan dukungan terhadap rencana penelitian lanjutan yang dirancang LPPM Unpatti. Hal ini sebagai bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam mendukung solusi-solusi ilmiah terhadap persoalan lingkungan di daerah.
“Harapan kami, semua stakeholder termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta bisa duduk bersama merumuskan kebijakan bersama. Jangan tunggu lingkungan kita rusak lebih parah, baru bertindak,” tutupnya.
Kegiatan FGD ini menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara lembaga akademik dan lembaga negara dapat melahirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam menjaga dan merawat lingkungan Maluku.
