Infrastruktur Rusak, Alan Lohy Ingatkan Pemerintah: Ini Soal Nyawa, Bukan Proyek
AMBON — BERITA MALUKU. Kepedulian terhadap keselamatan warga di kampung halaman menjadi perhatian utama Anggota Komisi III DPRD Maluku, Alan Lohy, meminta agar kerusakan talud pantai dan buruknya sistem drainase tidak diabaikan hanya karena menunggu perubahan anggaran.
“Kita ini sedang dihadapkan pada ancaman nyata. Di kampung saya, talud sudah rusak, tinggal dua meter lagi sebelum rumah warga jatuh ke laut. Ini musim Timur, ombak makin kuat. Kalau tidak cepat ditangani, bencana hanya tinggal menunggu waktu,” ujar Alan kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (21/07/2025).
Politisi Partai Gerindra dari Dapil Maluku Tengah itu menekankan bahwa bencana bisa dicegah jika infrastruktur pendukung diperbaiki sedini mungkin. Ia menyoroti masih adanya tumpang tindih kewenangan teknis dalam penanganan lapangan, yang memperlambat aksi nyata di daerah.
“Jangan lagi salah koordinasi. Kemarin itu malah diarahkan ke Cipta Karya, padahal bukan kewenangannya. Sekarang waktunya bergerak cepat. Jangan tunggu perubahan anggaran, karena masyarakat di lapangan butuh solusi, bukan alasan,” katanya lantang.
Alan juga mengangkat persoalan drainase di sejumlah desa yang posisinya lebih rendah dari badan jalan, menyebabkan air tidak dapat mengalir saat musim hujan dan menimbulkan genangan berkepanjangan.
“Kalau air tergenang terus, jelas masyarakat akan terdampak. Kita butuh saluran air yang baik, bukan cuma tambal sulam. Ini masalah keselamatan, bukan cuma infrastruktur,” tegasnya.
Baginya, infrastruktur seperti talud dan drainase bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan alat mitigasi bencana yang menyelamatkan nyawa.
“Kalau kampung rusak, siapa yang tanggung? Ini bukan soal proyek, ini soal tanggung jawab kita terhadap rakyat,” pungkasnya.
Melalui suaranya di Komisi III, Alan Lohy ingin memastikan bahwa suara masyarakat desa, terutama yang berada di wilayah pesisir dan rawan bencana, tidak tenggelam dalam tumpukan prosedur birokrasi. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum kerusakan berubah menjadi korban.
