Ratusan Sekolah di Maluku Belum Lapor Dana BOS, Dewan Warning Dinas Pendidikan: Jangan Sampai Terjerat Hukum!
AMBON – BERITA MALUKU. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahap I tahun 2025 sudah cair. Tapi dari ratusan SMA dan SMK di Maluku, hanya enam yang tercatat telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Sisanya? Sebanyak 114 sekolah masih diam, tanpa kejelasan.
Kondisi ini membuat Komisi IV DPRD Provinsi Maluku naik tensi. Para legislator menyoroti keras lemahnya pengawasan terhadap realisasi dana BOS yang masuk langsung ke rekening sekolah dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV, Saodah Tethool, Kamis (24/07/2025), mengatakan dengan nada serius menegaskan: "Jika laporan tahap I tidak segera dimasukkan, maka BOS tahap II tidak akan dikucurkan. Ini bukan ancaman, tapi aturan. Jangan biarkan ratusan siswa menjadi korban karena kelalaian administratif."
Ia menambahkan, dana BOS memang tidak dikelola langsung oleh dinas, namun sebagai institusi pengawas, Dinas Pendidikan tak boleh cuci tangan. “Mereka harus proaktif melakukan evaluasi, cari tahu di mana kendala sekolah-sekolah itu, bantu cari solusi, bukan tunggu sampai masalah meledak,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Saodah juga mengingatkan pada pengalaman pahit yang masih segar dalam ingatan: banyak sekolah di Indonesia, termasuk di Maluku, yang tersandung masalah hukum akibat penyalahgunaan dana BOS. Kasus korupsi pendidikan pun sering bermula dari hal sepele—LPJ yang tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak transparan.
"Jangan sampai ada lagi kepala sekolah atau bendahara yang harus duduk di kursi pesakitan karena keteledoran. Dana BOS itu suci, itu hak anak-anak kita. Jangan dimainkan!" tandasnya.
Lebih lanjut, Komisi IV juga menyoroti pentingnya koordinasi dan keterbukaan antara sekolah dan dinas. Saodah menekankan, jika Gubernur Maluku sudah menjadikan pendidikan sebagai prioritas, maka seluruh jajarannya—termasuk Dinas Pendidikan—harus bekerja ekstra menjamin tak ada dana pendidikan yang macet di tengah jalan.
"Ini soal niat baik. Kalau memang ada semangat memperbaiki, semua pasti bisa diselesaikan. Tapi kalau dibiarkan begini terus, siapa yang akan rugi? Tentu anak-anak di sekolah, bukan kita di sini," tutupnya dengan nada prihatin.
Kini, mata publik menanti langkah konkret dari Dinas Pendidikan. Akankah 114 sekolah tersebut segera diberi pendampingan untuk menuntaskan laporan? Atau Maluku akan kembali menjadi contoh buruk dalam tata kelola dana pendidikan?
