Gubernur Maluku: Pemantapan Nilai Kebangsaan Bangun Kesadaran NKRI
http://www.beritamalukuonline.com/2015/11/gubernur-maluku-pemantapan-nilai.html
"Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pasca reformasi perlu terus dicermati. Terutama terbukanya akses informasi dan teknologi saat ini, perlu diwaspadai oleh seluruh komponen anak bangsa, mengingat besarnya pengaruh budaya, pandangan hidup, sistim politik, tata nilai dan sistem ekonomi yang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat dunia," kata Gunernur pada penyelenggaraan Pemantapan nilai-nilai Kebangsaan bagi kalangan birokrat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan TNI/Polri di Ambon yang diselenggarakan pihak Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, berlangsung di SwissBell Hotel, Senin (2/11/2015).
Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan penyadaran kepada seluruh komponen bahwa penyimpangan dalam proses reformasi dan pengaruh negatif nilai-nilai global merupakan bagian tidak bisa dihindari dan harus dilalui dalam rangka proses konsolidasi demokrasi dan penataan sistem sosial menuju sistem bersifat kultural, subtantif dan permanen.
"Karena itu, spirit dan semangat kebangsaan tersebut harus disepakati untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pembentukan jati diri bangsa yang bersumber pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika."
Menurut Gubernur Said, Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pembentuk negara Indonesia, tentu memberikan kontribusi signifikan terhadap tegaknya Negara NKRI.
Sejarah panjang perjalanan 70 tahun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya ada pasang surut stabilitas di suatu kawasan, termasuk di Maluku.
"Konflik sosial tahun 1999 yang terjadi menunjukkan lemahnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara diantara seluruh elemen masyarakat Maluku," katanya.
Konflik sosial tersebut menunjukkan lunturnya semangat hidup persaudaraan yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tragedi tersebut telah menghentak kalbu seluruh anak negeri Maluku, karena yang diperoleh selama konflik hanyalah duka dan air mata, seperti kata peribahasa 'kalah jadi abu menang jadi Arang'.
Berdasrakan akibat dan dampak konflik yang sangat menyengsarakan tersebut, seluruh elemen masyarakat kemudian menyatukan tekad bersatu membangun Maluku.
Kondisi keamanan dan ketertiban saat ini, menunjukan perkembangan semakin baik karena pembauran antargolongan masyarakat terus terjadi, dan semakin menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban untuk turut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kondisi keamanan semakin kondusif terus kita jaga sebagai prasyarat mutlak untuk memantapkan pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan," ujar Gubernur Said.
Membangun karakter anak Maluku untuk mengilhami nilai-nilai dasar kebangsaan, tambahnya, merupakan kebutuhan mendasar di tengah era globalisasi yang mulai dilanda kecendrungan terhadap pergeseran atau perubahan pada semua sendi kehidupan.
Berangkat dari itulah diperlukan pemahaman, penghayatan dan implementasi terhadap empat nilai dasar konsensus kebangsaan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia.
"Pemantapan nilai-nilai kebangsaan sangat penting artinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi segenap komponen bangsa di daerah ini untuk membangun secara bersama-sama," tandas Gubernur.
Pada kesempatan itu, Deputi Taplaikbs, Laksda TNI. Ir. Yuhastihar yang mewakili Gubernur Lemhanas RI mengatakan bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk dan beragam. Hal ini merupakan fakta kekayaan bangsa, namun dewasa ini sering terjadi dampak kurang baik karena terjadi konflik baik horisontal maupun vertikal.
Menurutnya, konflik tersebut seharusnya dapat dihindari apabila semua pihak berpegang teguh pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.
"Dalam menangani konflik, negara tidak melindungi minoritas maupun mayoritas tetapi negara melindungi seluruh rakyat Indonesia termasuk dalam proses penegakkan hukum. Negara sebagai pihak yang melindungi warga negara bukan memproteksi pengikut keyakinan, suku atau etnis tertentu," kata Yuhastihar.
