Pengelolaan Aset Daerah, Pellu: Pemprov Tidak Transparan

BERITA MALUKU. Anggota komisi C DPRD Maluku, Habiba Pellu menyayangkan sikap pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang selama ini tidak transparan dalam mengelola sejumlah aset milik daerah yang berada di Provinsi lain.
"Yang kita tahu itu mes Maluku di Jakarta dan selalu masuk agenda pengawasan dewan, tetapi belakangan baru diketahui kalau ada aset lain di Makassar (Sulsel) berupa bangunan asrama putri," kata Habiba Pellu di Ambon, Jumat (4/9/2015).

Padahal, komisi C sudah pernah meminta Pemprov untuk memberikan data lengkap tentang seluruh aset agar penganggarannya bisa diawasi.

Menurut Habiba Pellu, komisi akan mengundang Dinas Pekerjaan Umum Maluku untuk membahas salah satu aset Pemprov Maluku di Makassar ditangani satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut.

Tujuannya agar komisi bisa mendapatkan data yang konkrit sebelum melakukan agenda pengawasan pada akhir tahun anggaran 2015.

Sebab penganggaran aset setiap tahun termasuk asrama putri di Makassar yang menggunakan sumber dana APBD diberikan melalui SKPD tersebut untuk melakukan perawatan atau renovasi.

"Yang kita tahu selama ini hanyalah mes Maluku dan selalu masuk agenda pengawasan, sedangkan asrama putri justeru lolos karena legislatif tidak pernah diberitahu," kata Habiba Pellu yang juga ketua Fraksi Kebangsaan DPRD Maluku ini.

Belakangan komisi C mengetahuinya dari laporan hasil audit BPKP RI Perwakilan Maluku tentang alokasi sejumlah anggaran untuk asrama tersebut.

Dari data yang dihimpun, alokasi dana yang bersumber dari APBD 2013 misalnya untuk perbaikan atau renovasi asrama putri Makassar melalui Dinas PU Maluku mencapai Rp1 miliar. (Ant/bm 01)