BK-DPRD Maluku Agendakan Bahas Insiden Rapat Pansus BM
http://www.beritamalukuonline.com/2015/09/bk-dprd-maluku-agendakan-bahas-insiden.html
"Kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena ada lima anggota dalam struktur BK dan telah mengagendakan rapat guna membicarakan masalah tersebut," kata Ketua BK DPRD Maluku, Ayu Hindun Hasanussy di Ambon, Selasa (1/9/2015).
Pasti semua orang termasuk wartawan melihat langsung kejadian pada Senin, (31/8) sehingga BK secepatnya akan melakukan rapat internal.
Insiden tersebut berawal saat Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae menghentikan rapat Pansus PT. Bank Maluku dengan OJK dan BI karena diprotes keras Wakil Ketua DPRD setempat, Richard Rahakbauw.
Aksi protes ini dilakukan karena Richard merasa tidak dihormati selaku pimpinan dewan yang awalnya sudah dipercayakan Edwin memimpin rapat Pansus dan membaginya dalam dua tim.
Richard mengundang OJK dan pihak PT. Bank Maluku untuk rapat namun dibatalkan Edwin tanpa ada koordinasi.
Menurut Ayu Hindun, sekarang ini jadwal di DPRD Maluku cukup padat dengan berbagai agenda penting, tetapi BK akan melihat celah waktu untuk melakukan rapat untuk menuntaskan insiden itu.
Karena anggota BK ini terdiri dari unsur komisi dan juga terlibat dalam Pansus - Pansus lainnya sehingga perlu dicari waktu luang yang tepat untuk duduk bersama.
"Seluruh anggota BK harus hadir baru bisa diputuskan. Sedangkan soal pimpinan DPRD yang terlibat keributan akan kita bicarakan apakah perlu dipanggil atau tidak," kata Ayu Hindun yang juga Ketua Fraksi Hanura Maluku ini.
Apalagi dalam tata tertib DPRD sudah diatur mekanismenya secara bertahap dan tidak bisa serta merta mengambil jalan pintas.
Selaku ketua fraksi maupun Ketua DPD Partai Hanura Maluku, dirinya sangat menyesalkan insiden tersebut yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau semua orang mau menahan diri.
"Berkordinasi itu susahnya apa. Mari kita berkordinasi karena insiden seperti itu tentunya memalukan kita semua, apalagi menjadi sorotan media dan masyarakat umum secara nasional," tegasnya.
Dia juga mendorong skandal PT. Bank Maluku tetap diselesaikan lewat Pansus yang sudah terbentuk, tetapi harus kembali ke Tatib dan yang masuk dalam Pansus itu adalah perwakilan dari fraksi sehingga skandal ini harus diselesaikannya.
Ketua F- Partai Golkar DPRD Maluku, Efendy Latuconsina juga menyesalkan tindakan yang terjadi tersebut sehingga menghambat kerja Pansus.
"Maka ke depannya kita akan berupaya memperbaiki hubungan kedua pimpinan, karena yang namanya pimpinan dewan secara kolektif kolegial harus ada kerjasama yang baik, kalau tidak berarti kegiatan apa pun di DPRD tidak akan jalan," ujar Efendy.
Soal wacana pimpinan dewan keluar dari Pansus, dia menjelaskan, fraksi Golkar tidak berpendapat seperti itu karena tetap menghargai mereka sebagi pimpinan dewan.
"Nanti tergantung hasil rapat kordinasi dengan seluruh fraksi, tetapi Golkar tidak begitu dan mendorong pansus keluarkan rekomendasi soal skandal PT. BM," tandas Efenddy Latuconsina. (Ant/bm 01)
