Gubernur Lewerissa: Maluku Garda Terdepan Wujudkan Visi Nasional
AMBON - BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa Maluku bukan hanya salah satu dari 38 provinsi di Indonesia, tetapi merupakan garda terdepan, episentrum, dan laboratorium hidup dalam mewujudkan visi nasional “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” sekaligus menyongsong “Indonesia Emas 2045.”
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memaparkan materi bertajuk “Mensinergikan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Wilayah Kepulauan” dalam Seminar Nasional Hukum dan Kedaulatan Maritim Nasional pada rangkaian Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Rabu (1/10/2025).
Menurut Gubernur, kebijakan pembangunan maritim Maluku dirancang bukan hanya untuk kebutuhan lokal, melainkan sebagai instrumen strategis nasional yang memiliki dua fungsi utama, Perisai kedaulatan NKRI di wilayah perairan strategis, motor penggerak kesejahteraan masyarakat berbasis laut yang adil dan berkelanjutan.
“Secara geostrategis, wilayah perairan Maluku berada di persimpangan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara (WPPNRI) paling produktif yaitu 714 (Laut Banda), 715 (Laut Seram, Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera), serta 718 (Laut Arafura). Ketiganya menyumbang 36,52% potensi sumber daya ikan nasional dengan JTB mencapai 3,2 juta ton per tahun,” ungkap Gubernur.
Data tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi pembangunan ekonomi biru Maluku, yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang).
Meski kaya potensi, Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan, IUU Fishing dan destructive fishing yang merugikan negara miliaran rupiah dan merusak ekosistem laut. Konektivitas terbatas dan tingginya biaya logistik, yang memicu disparitas harga dan kantong kemiskinan. Dampak perubahan iklim berupa abrasi pantai, intrusi air laut, dan pergeseran daerah tangkapan ikan. Kesiapan SDM untuk proyek strategis berskala besar seperti Blok Masela, Maluku Integrated Port, dan industri maritim modern.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Maluku meluncurkan enam strategi utama, netapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Pengembangan Maluku Integrated Port sebagai pusat logistik dan industri perikanan modern. Realisasi proyek strategis nasional Blok Masela. Penguatan konektivitas kepulauan (laut, darat, dan pelabuhan). Pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas SDM. Pengembangan pariwisata bahari berbasis empat pilar, destinasi unggulan, SDM, promosi kolaboratif, dan sinergi lintas sektor.
Komitmen Perjuangan UU Kepulauan
Selain fokus pada kesehatan dan pendidikan, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Maluku untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Kepulauan. Regulasi ini diyakini akan memberi dasar hukum bagi perlakuan khusus wilayah kepulauan, termasuk Kompensasi biaya pembangunan yang tinggi, Desentralisasi pengelolaan sumber daya maritim, Pembangunan konektivitas antar pulau dan digital terintegrasi.
“Maluku berkomitmen mengurangi kesenjangan pembangunan dan memperkuat posisi wilayah kepulauan dalam konteks nasional,” tegas Gubernur.
Gubernur Lewerissa menutup paparannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan Universitas Pattimura sebagai mitra strategis dalam riset kebijakan, regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan literasi maritim.
“Dengan sinergi pemerintah yang visioner, akademisi yang mencerahkan, dan masyarakat yang berdaya, Maluku akan menjadi pusat gravitasi baru yang menentukan arah Indonesia menuju pusat peradaban maritim dunia,” pungkasnya.
