Dipastikan Sampai Akhir Tahun 2025 PAD Pemprov Maluku Tidak Capai Target
AMBON – BERITA MALUKU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan lanjutan antara komisi-komisi DPRD bersama OPD mitra, terkait evaluasi kinerja dan capaian target PAD tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut, didapati penetapan target PAD pada sejumlah OPD dinilai tidak realistis dan jauh melampaui kemampuan riil perangkat daerah. Salah satu contoh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans) yang tahun 2024 target PAD-nya Rp100 juta, tiba-tiba melonjak drastis menjadi Rp2 miliar di tahun 2025. Namun sampai pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai 1,58 persen.
“Kenaikan target sampai 2000 persen ini tidak masuk logika. Wajar kalau sampai Juni capaian PAD-nya masih sangat kecil,” ungkap Anggota Komisi IV, Lucky Watimury diruang rapat komisi, Senin (07/07/2025).
Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga dengan target PAD Rp100 juta, namun baru terealisasi Rp36 juta hingga Juni 2025. Sama halnya di sejumlah Rumah Sakit daerah seperti RSUD dr. Haulussy, RSUD dr. Ishak Umarella, dan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD).
Untuk RSUD Haulussy, dari target PAD Rp30 miliar lebih, sampai akhir Juni, baru terealisasi 40 persen atau Rp9 miliar. RSUD Ishak Umarella, dari target Rp9 miliar baru terealisasi Rp3,8 miliar. Jika dibandingkan kedua RS, RSKD menunjukan trend positif, dari Target Rp11,4 miliar, realisasi Rp7,4 miliar.
Selain penetapan target yang tinggi, jelas Watimury sesuai penjelasan masing-masing OPD, faktor efisiensi juga turut mempengaruhi kinerja PAD OPD. Efisiensi membuat ruang gerak OPD dalam mencari sumber pendapatan menjadi terbatas, sehingga mempersulit pencapaian target.
Untuk itu, DPRD mengusulkan beberapa langkah strategis agar OPD bisa lebih optimal dalam meningkatkan PAD, namun tetap mengutamakan inovasi pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tekankan, pelayanan di rumah sakit jangan dijadikan ajang bisnis. Ini pelayanan kemanusiaan. Jangan sampai demi mengejar target PAD, masyarakat malah jadi korban,” tegas anggota DPRD dalam rapat.
Dewan juga meminta para OPD, khususnya rumah sakit, lebih realistis dalam menyusun target PAD. DPRD berencana melanjutkan rapat bersama OPD mitra yang belum sempat hadir dalam pertemuan ini, untuk mendalami lebih lanjut kendala yang mereka hadapi.
“Masukan dari OPD akan kita tampung dalam pembahasan perubahan APBD 2025. Nanti kami sampaikan kepada pimpinan dewan agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih realistis,” tutupnya.
