Maluku Tidak Masuk 10 Destinasi Wisata Nasional, PAD Anjlok: Jais Ely Gagal Pimpin Dinas Parawisata
AMBON - BERITA MALUKU. Maluku, terdiri dari gugusan kepulauan yang terhampar di timur Indonesia, menyimpan sejuta pesona wisata. Laut biru yang jernih, pantai berpasir putih, terumbu karang yang indah, hingga pegunungan hijau yang menyejukkan adalah anugerah alam yang tak ternilai.
Setiap sudut Maluku memiliki cerita, Pantai Liang yang memukau, Namalatu yang mempesona, hingga pulau-pulau kecil yang menyimpan keindahan tersembunyi. Tak hanya wisata bahari, Maluku juga memiliki potensi agro wisata, wisata budaya, hingga ekowisata yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Tentu dengan potensi yang ada, Parawisata menjadi sektor strategis yang memiliki potensi besar penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Maluku. Termasuk membuka lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Maluku.
Sayangnya, kekayaan potensi parawisata yang dimiliki belum dapat dikelola secara tepat. Dikarenakan tidak terobosan inovasi dari Dinas Parawisata yang dipimpin Jais Ely, sejak diangkat tahun 2023 pada kepemimpinan Murad Ismail hingga sampai saat ini.
Gagalnya kinerja Ely dalam memimpin Dinas Parawisata, terlihat dari tidak masuknya Maluku dalam daftar 10 destinasi wisata prioritas nasional. Padahal keindahan alam yang dimiliki, tidak kalah dibanding daerah lain, bahkan disebut sebagai surga tersembunyi di Indonesia.
Kegagalan lain dibawah kepemimpinan Ely yang saat ini di percayakan menjadi Plh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga erlihat dari tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dari pembahasan bersama Komisi IV DPRD Maluku, Selasa (08/07/2025).
"Dari target Rp1.010.000.000 sampai akhir Juni baru mencapai Rp300.000.000. Hal ini membuktikan Dinas Parawisat masih minim kreativitas dan belum mampu mendongkrak PAD secara signifikan. Padahal, Maluku memiliki kekayaan destinasi wisata yang luar biasa, yang dinilai sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi,"ungkap Wakil Ketua Komisi IV, Dali Fahrul Syarifudin.
Ia juga mengkritisi investasi besar-besaran di Pantai Liang yang mencapai miliaran rupiah, namun pendapatan yang diperoleh tidak sebanding.
“Investasi pembebasan lahan sampai lebih dari Rp10 miliar, tapi pendapatan hanya sekitar Rp300 juta. Ini sangat tidak seimbang. Harus dicari cara yang lebih efektif agar potensi wisata ini benar-benar menghasilkan untuk daerah,"ujarnya.
Olehnya itu, ia mendorong Dinas Pariwisata Maluku untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi yang ada. Apalagi Pariwisata adalah sektor yang menuntut inovasi dan kerja sama, bukan hanya sekadar mengelola aset yang ada.
“Kami minta Dinas Pariwisata jangan hanya berpikir kelola wisata itu harus beli aset. Harus mulai berpikir lebih kreatif, bisa kerja sama dengan pihak ketiga, tanpa harus mengeluarkan modal besar. Misalnya, kita dukung pengembangannya, tapi nanti kita dapat bagi hasil atau menarik retribusi dari sana,” tegas Syarifudin sembari memberkan contoh, di Kabupaten Buru, potensi wisata bukan hanya pantai, tetapi juga agro wisata yang bisa dikembangkan.
“Hal-hal seperti ini harus dijajaki, bisa kerja sama dengan investor. Kita bangun pariwisata, mereka kelola, daerah dapat bagi hasil. Jadi ada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,”sambungnya.
Dewan berharap ke depan, Dinas Pariwisata dapat memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kreativitas dalam mengelola pariwisata, sehingga Maluku bisa bersaing dan menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD.
