33 Dapur Pelayanan SPPG Dan Bantuan Penataan Kawasan Di Maluku
AMBON - BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa kembali menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku.
Dalam satu hari penuh, kamis 3 Juli (Kemarin). Selain melakukan audensi di Kementerian Kelautan Kelautan dan Perikanan (KKP), Gubernur juga bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Badan Gizi Nasional.
Sekedar tahu, dalam audensi di KKP, bersama Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Mochamad Idnillah, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd. Raup dan Kasubag Perencanaan Perikanan Tangkap, Gubernur mendorong efektivitas pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), pasca diberlakukannya kebijakan transisi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang dinilai berpengaruh langsung terhadap masyarakat nelayan, pelaku usaha perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan di Provinsi Maluku.
Salah satu hasil penting dari pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, adalah di Maluku akan disiapkan 33 dapur pelayanan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), yang akan disebarkan secara merata di 11 kabupaten/kota.
"Jadi ada 11 SPPG yang dikelolah Pemprov dan sisanya dikelolah oleh Pemerintah Kabupaten/kota, untuk memberikan layanan gizi tidak hanya bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil dan balita, khususnya yang masih tergolong kekurangan nutrisi,"ucapnya.
Sementara dari hasil pertemuan dengan Menteri PKP, ia mengungkapkan Maluku juga akan mendapat bantuan penataan kawasan, termasuk di Kota Ambon, serta pengembangan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami akan lanjutkan perjuangan ini besok (hari ini) dengan agenda rapat lanjutan bersama Menteri Perumahan Rakyat, khusus untuk memperjuangkan kuota perumahan bersubsidi bagi Maluku. Kami ingin Maluku mendapat porsi yang adil seperti daerah lain,” kata Gubernur.
Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, baik dari aspek gizi, perumahan layak huni, hingga pengembangan kawasan.
