Kewajiban HPH-KJB Bisa Tambah PAD MTB
http://www.beritamalukuonline.com/2018/04/kewajiban-hph-kjb-bisa-tambah-pad-mtb.html
 |
| Agustinus Rahanwarat |
Hal ini disampaikan Aktivis Lingkungan Hidup dan Hutan Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Agustinus Rahanwarat melalui telpon selulernya, Senin (9/4/2018).
Rahanwarat memuji cara yang digunakan pemkab MTB untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dengan memperkuat komitmen bagi hasil sebagai bagian dari kewajiban perusahaan.
Rahanwarat menilai langkah Bupati Petrus Fatlolon dalam menghadapi HPH-KJB adalah tepat dan sebagai solusi menjawab tuntutan rakyat agar pengelola HPH sesuai SK MENHUT tahun 2009 itu angkat kaki dari bumi Tanimbar.
Terhalang dengan kewenangan yang lebih tinggi, Rahanwarat memberi apresiasi penuh atas keberanian Bupati Fatlolon yang menutup HPH walau hanya satu setengah bulan.
"Belum ada Bupati di Indonesia yang bisa tutup HPH kecuali Bupati MTB Petrus Fatlolon, dan itu karena ada kecintaan terhadap rakyat dan bumi Tanimbar," pungkas Rahanwarat.
Terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat tentang ketidakjelasan keberadaan HPH KJB di MTB, Rahanwarat yang juga sebagai Ketua Pemuda Pancasila dan OKP Anak Muda Indonesia (AMI) Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengaku, jika saja ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan isu HPH ini sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Bupati Petrus Fatlolon serta ingin menghancurkan reputasi Pemerintah Kabupaten MTB.
Rahanwarat menambahkan jika belakangan ini banyak munculnya aktivis-aktivis lingkungan hidup dan hutan Yamdena yang ramai berkicau di medsos padahal sesungguhnya belum paham benar tentang HPH-KJB.
Hal itu dilakukan secara sengaja untuk melawan pemerintah sehingga kehilangan kepercayaan publik, bahkan pikiran masyarakat terkotak-kotak akibat munculnya kelompok-kelompok yang merongrong kewibawaan pemerintah MTB.
Rahanwarat selaku salah satu tokoh pemuda yang vokal menyuarakan kebenaran ini mengingatkan semua pihak agar tidak terjerat informasi sesat yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin menggangu kenyamanan pemerintahan.
"Mereka itu tentunya iri dengan model kepemimpinan Bupati Petrus Fatlolon yang dinilainya lebih baik dari pemerintahan sebelumnya," terang Rahanwarat. (e/)
