Wagub: 27,4 Persen Penduduk Maluku Tak Miliki Rumah Layak Huni

BERITA MALUKU. Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengungkapkan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015, penduduk Maluku yang tidak memiliki rumah yang layak dihuni mencapai 27,4 persen. Hal ini menempatkan Maluku sebagai provinsi ketiga termiskin di Indonesia.

“Dari empat belas indikator atau aspek penentuan orang miskin yang dilakukan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sepuluh diantaranya berkaitan dengan perumahan,” kata Sahuburua sebelum membuka rapat kerja (Forum) SKPD Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2017 di Marina Hotel, Selasa (7/3/2017).

Dijeaslakn, berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2015 menunjukkan keadaan perumahan di Maluku yang beratap seng sebanyak 82,50 persen, rumah berdinding tembok sebanyak 74,56 persen, berlantai semen 47,92 persen sedangkan sumber penerangan PLN sebanyak 81,41 persen dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah sebanyak 51,62 persen.

“Esensinya adalah bahwa kita di Maluku memiliki masalah sangat serius terkait dengan urusan penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sebagai salah satu urusan wajib dan langsung terkait dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh konstitusi,” kata Wagub.

Ia lalu memberikan pertanyaannya sederhana, tentang bagaimana strategi percepatan yang mesti diambil supaya persentase data yang saya paparkan diatas dapat ditekan sebanyak mungkin dan dapat dilaksanakan dalam waktu secepatnya.

“Pertanyaan sederhana itu, lalu menjadi catatan kritis sebab kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan negara dan masyarakat kepada kita, mesti dijawab dengan bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat yang merupakan trilogi ke-PU-an disertai dengan dedikasi, loyalitas dan akuntabilitas yang tinggi,” ujarnya.

Dijelaskan, infrastruktur kawasan permukiman mesti direkayasa sedemikian rupa, sehingga mampu membangkitkan minat untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara swadaya oleh masyarakat, maupun oleh pihak pengembang, dalam rangka percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Kasrul Selang mengungkapkan, sesuai data TNP2K kurang lebih 100 ribuan KK yang memiliki rumah tidak layak huni. 44 KK diantaranya belum memiliki rumah.

“Kehadiran kita untuk mempersempit yang telah saya sebutuhkan, syukur-syukur di tahun 2020 kita bisa mencapai 50 persen,” ujarnya.

Untuk itu, melalui kegiatan ini ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait data rumah tidak layak huni di masing-masing daerah.

“Setelah data disepakati, baru kita bisa tentukan langkah strategis lewat program dan kegiatan yang ditentukan,” ucapnya.