ASN Maluku Diminta Tingkatkan Pengetahuan Pengurangan Risiko Bencana

BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan terkait ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh komunitas.

“Penting pula menurutnya, bagi ASN untuk memahami peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam memfasilitasi komunitas untuk meningkatkan kemampuan dalam mengurangi risiko bencana khususnya bencana banjir dan tanah longsor,” ujar Gubernur dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Halim Daties saat Workshop Penguatan Kemampuan Komunitas Terpencil Dalam Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor di Swissbell Hotel, Selasa (7/3/2017).

Menurutnya, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat merupakan upaya yang dilakukan sendiri oleh masyarakat untuk menemukenali ancaman yang mungkin terjadi di wilayahnya dan menemukenali kerentanan yang ada di wilayahnya, serta menemukenali potensi/kapasitas yang dimiliki, untuk meredam atau mengurangi dampak dari bencana tersebut.

“Terkait dengan itu,¸saya meminta seluruh SKPD terkait dalam penanggulangan bencana di Provinsi Maluku, dan juga di kabupaten/kota, agar memberikan perhatian yang serius terhadap workshop ini. Karena inilah tanggung jawab kita semua sebagai aparatur pemerintah yang juga adalah pelayan masyarakat untuk memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat, apalagi masyarakat di kawasan terpencil khususunya di pulau-pulau kecil yang terbatas akses informasi dan transportasi sebagaiman di wilayah kita Provinsi Maluku,” jelasnya.

Dijelaskan, Maluku dengan kondisi geografis wilayah kepulauan memiliki 1.340 pulau, memiliki banyak pulau kecil dan wilayah berbukit, serta kebanyakan masyarakatnya mendiami wilayah di pesisir pantai. Hal tersebut menjadikan daerah-daerah tersebut sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor dan bencana akibat gelombang tinggi dan abrasi laut.

“Untuk mengurangi dampak akibat bencana yang semakin hari semakin meningkat, dibutuhkan penanganan secara terpadu, lintas sektor sesuai ruang lingkup dan kewenangan yang dimiliki, yang bertujuan mengurangi risiko akibat suatu bencana,” tambahnya.