Gubernur Minta 11 Pemkab/Pemkot Tindak Lanjuti Isu Strategis

BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff meminta kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti beberap isu strategis.

Isu yang dimaksud Assagaff antara lain, masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 2,28 (SP 2010), disparitas unmet need dan kesertaan ber-KB antar wilayah, kesenjangan dalam pembangunan SDM dan kesenjangan dalam pengelolaan Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana serta keterbatasan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Untuk itu, dirinya meminta agar kedepan harus lebih fokus pada upaya pembangunan KB yang berkeadilan dengan memperhatikan wilayah yang masih tertinggal, terpencil, perbatasan dan berpihak pada peningkatan pelayanan kepada keluarga kurang mampu.

Hal ini disampaikan Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Seketaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Tahir, pada Rakorda program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), berlangsung lantai VII kantor Gubernur Maluku, Rabu (25/5/2016).  

Selain itu, dalam rangka mengantisipasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2,8 yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk Maluku, dimana urutan human development index sebesar 21 dari 34 provinsi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten/kota, pertama, dalam hal pengendalian kelahiran hendaknya difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan dengan mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan memberikan prioritas kepada penggarapan KB di daerah kepulauan, galcitas dan kumuh miskin serta meningkatkan penguatan lini lapangan agar pembinaan peserta KB berjalan secara berkesinambungan.

“Saya minta kepada SKPD-KB Kabupaten/Kota selaku pelaku program dan pengendali di lini lapangan agar melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pengelolaan program KKB menjadi prioritas di daerah dan mendapat pembinaan yang berkesinambungan oleh pemerintah daerah setempat,” ucapnya.

Kedua, untuk menurunkan unmet need, difokuskan kepada pelayanan MKJP kepada peserta KB baru maupun ulangan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada keluarga prasejahtera (miskin) melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan, BPJS agar pelayanan KB dapat memanfaatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Ketiga, bagi kabupaten/Kota yang belum mencanangkan Kampung KB agar Kepala SKPD-KB segera melaporkannya kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pencanangan Kampung KB karena pembentukan Kampung KB adalah arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 bersifat segera, dan kami selaku Gubernur Maluku juga telah menindak lanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut kepada Bupati/Walikota se Maluku dengan surat Nomor: 440/233 tanggal 26 Januari 2016 bersifat Segera.

“Bagi Kabupaten/Kota yang sudah mencanangkan Kampung KB kami ucapkan selamat dan terima kasih atas tanggapan dan kepeduliannya dalam menyikapi arahan Bapak Presiden RI tersebut. Kepada mitra kerja dan berbagai pihak yang selama ini telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Program KKBPK seperti peran TNI, Polri, IBI, IDI, PKK, Aisyiah, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, semoga kemitraan dan berbagai sinergi koordinasi lintas sektor yang telah dibina selama ini dapat diteruskan dan ditingkatkan,” pungkasnya.