Pemprov Maluku Diminta Buka Sektor Informal untuk Serap Tenaga Kerja

BERITA MALUKU. Legislator Maluku meminta pemerintah provinsi(Pemprov) setempat agar membuka sektor-sektor informal guna menyerap tenaga kerja(Naker) lokal yang tidak terserap oleh investasi asing jelang penerapan program lumbung ikan nasional (LIN).

"Nantinya para investor yang masuk ke Maluku akan membawa modal mereka tetapi juga disertai penyertaan tenaga kerjanya sehingga perlu diantisipasi sejak awal dengan membuka sektor informal," kata Anggota DPRD Maluku, Samson Atapary di Ambon, Rabu (2/9/2015).

Sebab dari sisi tenaga kerja, tentunya daerah akan rugi tetapi dari segi pertumbuhan ekonomi bisa mendapat keuntungan, karena ada dana yang mengalir masuk dan notabene ada penerimaan dan peningkatan pajak serta retribusi.

Tetapi dari sisi lainnya tidak menyerap Naker lokal karena mereka membawanya dari luar.

Menurut Samson, kecemburuan bisa terjadi karena di satu sisi ekonomi bisa tumbuh namun penganggurannya meningkat, apalagi dalam sebuah negara, tingkat pengangguran tinggi maka stabilitas sosial dan politik bisa terganggu.

"Ini memang tanggungjawab kita terutama Pemprov Maluku untuk membuka sektor-sektor informal sehingga Naker lokal yang tidak terserap oleh investasi asing bisa masuk di wilayah itu," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pemberdayaan nelayan kecil dan pesisir menghadapi penerapan program LIN.

Naker lokal juga perlu disiapkan menghadapi pengoperasian tambang gas Masela di Kabupaten Maluku Tenggara Barat(MTB) yang pengoperasiannya menyerap ribuan Naker baru.

"Kami pernah mempelajari dokumen INPEX dan ternyata perusahaan ini membutuhkan Naker dalam jumlah ribuan orang seperti tangani kerja-kerja pengelasan," kata Samson yang juga anggota Komisi B DPRD Maluku.

Bila daerah tidak melihat peluang dan mempersiapkan tenaga kerjanya, mungkin orang luar akan terlibat dalam kerja yang sifatnya tekhnis di lapangan.

Padahal di sektor perminyakan, gajinya cukup besar walaupun menjadi tukang las, pembersih pipa, dan tukang listrik.

"Pemprov Maluku belum terlalu fokus ke titik itu dan kita pernah ke BLK agar menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM. Namun dalam rencana desain yang disampaikan belum terarah, terutama merespon tenaga-tenaga kerja lokal di sektor perminyakan dan gas," tegas Samson.

Tetapi Komisi B yang bermitra dengan ESDM selalu mendorong konsep pemikiran bahwa memang ini harus diproteksi dengan cara seperti itu. (Ant/bm 01)