DKP Malut Minta Presiden Prioritaskan Pembangunan Kelautan
http://www.beritamalukuonline.com/2015/05/dkp-malut-minta-presiden-prioritaskan.html
Ternate - Berita Maluku. Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut), Buyung Radjiloen meminta kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Malut ini bisa memberikan prioritas dalam membangun sektor kelautan guna meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.
"Dari kunjungan ini, diharapkan Presiden bisa melihat secara langsung kondisi sosial ekonomi, budaya dan perkembangan infrastruktur daerah yang tentunya sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat," katanya saat kunjungan Presiden Jokowi di Sofifi, Jumat.
Dia menyatakan, informasi tentang kondisi geostrategis serta potensi sumber daya alam yang dimiliki Malut akan dapat diterima langsung oleh Presiden pilihan rakyat ini, gambaran Malut sebagai Provinsi kepulauan yang luas lautnya lebih besar dari daratan dengan maraknya aksi pencurian ikan oleh nelayan asing, tentu akan menarik perhatian Presiden.
Demikian pula letak Malut sebagai provinsi perbatasan dengan berbagai kendala infrastruktur yang terbatas harusnya menjadi prioritas khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI.
"Karenanya masyarakat dan pemda tentu sangat mengharapkan agar kunjungan presiden ini tidak hanya sebatas kunjungan kepala negara saja tetapi lebih dari pada itu yaitu percepatan pembangunan Malut sebagai kawasan strategis pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia sesuai visi besar Presiden Jokowi," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Buyung, dari setiap pidato Presiden Jokowi saat berkunjung ke daerah-daerah termasuk di Sofifi ini, Jokowi selalu menginstruksikan agar daerah-daerah harus dapat menciptakan daya saing agar Indonesia dapat keluar dari ketertinggalan.
Sehingga, dari aspek keunggulan daerah Malut tentunya sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas pengembangan dalam mendorong Malut sebagai kawasan poros maritim dunia.
Untuk itu, dirinya sangat mengharapkan agar dalam kunjungan ke malut ini Presiden Jokowi dapat menyetujui usulan Malut sebagai kawasan Lumbung Ikan Nasional.
"Tentunya salah satu usulan yang harus disampaikan adalah penetapan pemerintah untuk menjadikan Malut sebagai kawasan Lumbung Ikan Nasional. Apalagi konsep ini sudah bukan wacana karena telah diakui para pakar dan didukung para akademisi, pelaku usaha perikanan dan tentunya menjadi harapan masyarakat terutama nelayan dan masyarakat pesisir lainnya," ujarnya.
Harapan bila usulan ini disetujui Presiden adalah Legitimasi dan legalitas hukum sebagai prioritas usulan daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan Malut.
Selain itu, mendorong daya saing Malut sebagai daerah produsen ikan terbesar di Indonesia, percepatan investasi perikanan melalui pembangunan kawasan industri perikanan terpadu dan restrukturisasi sarana perikanan tradisional dan pengembangan skala usaha nelayan skala kecil.
Selain itu, peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau terluar. (ant/bm 10)
"Dari kunjungan ini, diharapkan Presiden bisa melihat secara langsung kondisi sosial ekonomi, budaya dan perkembangan infrastruktur daerah yang tentunya sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat," katanya saat kunjungan Presiden Jokowi di Sofifi, Jumat.
Dia menyatakan, informasi tentang kondisi geostrategis serta potensi sumber daya alam yang dimiliki Malut akan dapat diterima langsung oleh Presiden pilihan rakyat ini, gambaran Malut sebagai Provinsi kepulauan yang luas lautnya lebih besar dari daratan dengan maraknya aksi pencurian ikan oleh nelayan asing, tentu akan menarik perhatian Presiden.
Demikian pula letak Malut sebagai provinsi perbatasan dengan berbagai kendala infrastruktur yang terbatas harusnya menjadi prioritas khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI.
"Karenanya masyarakat dan pemda tentu sangat mengharapkan agar kunjungan presiden ini tidak hanya sebatas kunjungan kepala negara saja tetapi lebih dari pada itu yaitu percepatan pembangunan Malut sebagai kawasan strategis pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia sesuai visi besar Presiden Jokowi," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Buyung, dari setiap pidato Presiden Jokowi saat berkunjung ke daerah-daerah termasuk di Sofifi ini, Jokowi selalu menginstruksikan agar daerah-daerah harus dapat menciptakan daya saing agar Indonesia dapat keluar dari ketertinggalan.
Sehingga, dari aspek keunggulan daerah Malut tentunya sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas pengembangan dalam mendorong Malut sebagai kawasan poros maritim dunia.
Untuk itu, dirinya sangat mengharapkan agar dalam kunjungan ke malut ini Presiden Jokowi dapat menyetujui usulan Malut sebagai kawasan Lumbung Ikan Nasional.
"Tentunya salah satu usulan yang harus disampaikan adalah penetapan pemerintah untuk menjadikan Malut sebagai kawasan Lumbung Ikan Nasional. Apalagi konsep ini sudah bukan wacana karena telah diakui para pakar dan didukung para akademisi, pelaku usaha perikanan dan tentunya menjadi harapan masyarakat terutama nelayan dan masyarakat pesisir lainnya," ujarnya.
Harapan bila usulan ini disetujui Presiden adalah Legitimasi dan legalitas hukum sebagai prioritas usulan daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan Malut.
Selain itu, mendorong daya saing Malut sebagai daerah produsen ikan terbesar di Indonesia, percepatan investasi perikanan melalui pembangunan kawasan industri perikanan terpadu dan restrukturisasi sarana perikanan tradisional dan pengembangan skala usaha nelayan skala kecil.
Selain itu, peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau terluar. (ant/bm 10)
