Demo Tolak Sejumlah Kebijakan Pemerintah di Ambon Ricuh, Mahasiswa Unpatti Bentrok dengan Polisi
AMBON - BERITA MALUKU. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon yang tergabung dalam gerakan Reformasi Jilid II di kawasan Gong Perdamaian, Ambon, Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian.
Aksi yang sejak berlangsung damai dengan penyampaian berbagai tuntutan terkait kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, hingga ketimpangan pembangunan di Maluku itu kemudian memanas ketika terjadi salah paham antara mahasiswa dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
Dalam insiden tersebut, seorang mahasiswa terlihat diseret dan dipukul sebelum dibawa ke Polsek Sirimau. Di sisi lain, seorang anggota polisi juga dilaporkan mengalami luka akibat aksi pelemparan yang terjadi saat kericuhan berlangsung.
Situasi sempat memanas selama kurang lebih 15 menit. Namun, setelah dilakukan pengamanan dan upaya mediasi, kondisi kembali kondusif sehingga aksi dapat dilanjutkan.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan, di antaranya penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Berbagai spanduk dan poster dibentangkan dengan tulisan seperti “Mahasiswa Unpatti Bersatu Turunkan Prabowo-Gibran”, “Reformasi Negara Kaya, Rakyat Miskin dan Sengsara”, “Mendidik Rakyat dengan Pergerakan, Mendidik Penguasa dengan Perlawanan”, hingga “Biaya Pendidikan Selangit, Biaya Hidup Semakin Sulit”.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu alokasi anggaran pendidikan, keterlibatan militer dalam ruang sipil, serta persoalan konservasi yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Menurut mahasiswa, berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat memiliki dampak langsung terhadap kondisi masyarakat di daerah, termasuk Maluku yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar dalam pembangunan.
Mahasiswa menilai ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah pusat. Dalam pandangan mereka, Maluku merupakan contoh nyata daerah kepulauan yang kerap tertinggal dalam arus pembangunan nasional.
Usai menggelar aksi di Gong Perdamaian, massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Maluku untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.
Di depan Kantor Gubernur, para mahasiswa diterima langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Di hadapan mahasiswa, Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi yang berlangsung sebagai bagian dari hak demokrasi warga negara.
“Kami menemui adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka. Yang pertama, kami mengapresiasi penggunaan hak demokrasi mereka. Mereka juga menyampaikan aspirasi dengan damai, dan karena itu kita memberikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih,” ujar Gubernur.
Hendrik menjelaskan bahwa tuntutan mahasiswa terbagi dalam dua klaster, yakni persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan persoalan yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah.
"Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah, kami mendengar seluruh aspirasi yang disampaikan. Namun tentu perlu dipelajari lebih lanjut karena setiap tuntutan harus didasarkan pada kajian, data, dan fakta yang komprehensif,” katanya.
Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat dan tidak akan menutup diri terhadap aspirasi yang disampaikan.
“Sepanjang memiliki data yang valid dan memang perlu disikapi, tentu akan kita tindak lanjuti. Kita tidak boleh menutup telinga, hati, mata, maupun batin terhadap aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan publik yang terjadi di daerah maupun tingkat nasional.
"Kami berterima kasih karena adik-adik mahasiswa memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Aspirasi yang mereka sampaikan telah kami terima dan akan kami pelajari secara seksama,” tambahnya.
Aksi Reformasi Jilid II yang berlangsung di Ambon tersebut menjadi bagian dari gelombang gerakan mahasiswa yang sebelumnya juga digaungkan di berbagai daerah di Indonesia. Meski sempat diwarnai kericuhan, demonstrasi akhirnya berlangsung hingga selesai dengan pengawalan aparat keamanan.
