DPRD Maluku Tekan Polda: Tuntaskan Kekerasan dan Benahi Titik Rawan
AMBON - BERITA MALUKU. Gelombang kekerasan yang terjadi di dua wilayah berbeda di Maluku memantik perhatian serius dari Komisi I DPRD Provinsi Maluku. Setelah menerima laporan kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa STAIN Ambon serta insiden serupa yang menimpa warga di Kota Tual, Komisi I menuntut aparat kepolisian mengambil langkah cepat, terukur, dan tanpa kompromi.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menyampaikan desakan itu usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polda Maluku, Binda Maluku, Kesbangpol, serta keluarga korban dari kedua daerah tersebut, Kamis (27/11), di balai rakyat Karpan Ambon.
“Kami meminta Kapolda Maluku segera menuntaskan dua kasus ini dan menangkap seluruh pelaku. Masyarakat menunggu kepastian hukum, dan negara tidak boleh kalah dari tindakan kekerasan,” tegas Solichin.
Ia mengatakan, dua insiden tersebut tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga mengguncang rasa aman warga. Karena itu, Komisi I menilai upaya penegakan hukum harus dibarengi perbaikan sistem keamanan di titik-titik rawan.
Solichin menyoroti minimnya fasilitas keamanan, terutama di lokasi yang kerap menjadi area kerentanan kriminalitas.
“Kami meminta Gubernur, Kapolda, dan Wali Kota Tual untuk memperbaiki penerangan jalan umum dan memasang CCTV di sejumlah titik rawan. Pencegahan harus berjalan bersamaan dengan penindakan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I juga mengimbau agar keluarga korban maupun masyarakat luas tetap menahan diri dan tidak mengambil langkah yang dapat memperkeruh situasi. Menurut Solichin, ruang harus diberikan sepenuhnya kepada polisi untuk bekerja secara profesional.
“Semua pihak harus menahan emosi. Kita serahkan penanganan kepada aparat. Yang terpenting, Maluku tetap aman dan damai,” katanya.
Selain penegakan hukum dan peningkatan fasilitas keamanan, Komisi I turut mendorong Pemprov Maluku melalui Kesbangpol membentuk forum masyarakat dan pemuda di daerah rawan sebagai wadah komunikasi dan penguatan sosial.
“Forum ini penting untuk menghidupkan kembali dialog, merangkul warga, dan mencegah konflik sosial yang bisa muncul dari peristiwa seperti ini,” tambahnya.
Komisi I menegaskan bahwa rentetan kekerasan yang terjadi harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat, memastikan Maluku tetap kondusif, serta menjamin setiap warga merasa aman saat beraktivitas.
