Komisi III DPRD Maluku Terima Kunjungan Pimpinan dan Banggar DPRD SBB, Dua Ruas Jalan Jadi Prioritas Perjuangan
AMBON - BERITA MALUKU. Komisi III DPRD Provinsi Maluku menerima kunjungan pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam sebuah pertemuan resmi yang berlangsung di ruang rapat Komisi III, Kamis (27/12/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Alhidayat Wajo, sebagai tindak lanjut atas usulan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun dan dorongan agar program pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, dapat menyentuh kebutuhan masyarakat SBB.
Dalam pertemuan itu, Banggar DPRD SBB menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dua ruas jalan utama yang mendesak untuk dibangun, yakni ruas Kairatu-Hunitetu dan Piru-Luhu. Keduanya diharapkan dapat masuk dalam skema penganggaran APBD 2026.
“Dua ruas jalan ini, Banggar SBB meminta untuk dimasukkan dalam APBD 2026,” ujar Wajo.
Ia menjelaskan bahwa Komisi III sudah meneruskan aspirasi tersebut melalui Badan Anggaran DPRD Maluku, sementara TAPD juga sementara menyusun skema pascapenandatanganan KUA-PPAS termasuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang kini tengah bekerja.
Menurutnya, usulan kedua ruas jalan tersebut memang sudah dipertimbangkan oleh Panja, namun seluruh perhitungan harus dilakukan secara proporsional agar semua wilayah di Maluku mendapatkan porsi pembangunan yang adil. Meski begitu, pihaknya mendorong penambahan usulan di rapat lanjutan.
“Ini berkaitan dengan visi Gubernur soal konektivitas. Di Luhu ada layanan ferry penyeberangan sehingga jalannya harus terhubung agar transportasi masyarakat semakin lancar,” jelasnya.
Wajo menambahkan bahwa untuk ruas Inamosol, DPRD dan Pemprov Maluku memiliki pemahaman yang sama dan jalur tersebut telah masuk dalam usulan Pemda. Sementara Kairatu-Hunitetu juga telah tercatat dalam prioritas awal.
“Kami masih meminta Pemprov untuk melakukan refocusing anggaran agar skema pinjaman ini benar-benar fokus pada infrastruktur yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD SBB, Andarias Hengky Kolly menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian DPRD Maluku terhadap aspirasi masyarakat SBB. Ia mengakui bahwa situasi efisiensi anggaran dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada keterlambatan pembangunan di daerah.
“Kita datang karena mendengar ada pinjaman Pemda Maluku sebesar Rp1,5 triliun. Harapan kami sederhana, minimal ruas jalan provinsi di SBB bisa menjadi perhatian. Ternyata setelah datang, ekspektasinya lebih dari yang kami bayangkan. Perhatian DPRD Maluku benar-benar luar biasa,” ujar Kolly.
Ia menegaskan bahwa dua ruas jalan yang menjadi prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat adalah Kairatu-Hunitetu dan Piru-Luhu, dengan total panjang sekitar 40 kilometer.
“Jadi kami harapkan dua ruas jalan itu bisa menjadi prioritas penganggaran Pemerintah Provinsi,” tutup Kolly.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong pembangunan konektivitas di Seram Bagian Barat, demi menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar bagi masyarakat.
