Golkar Dorong Pemprov Maluku Ajukan Pinjaman Pusat, Ini Kata Gubernur
AMBON - BERITA MALUKU. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menilai bahwa kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan kebijakan yang berani dan terukur dari Pemerintah Provinsi.
Anggota Fraksi Golkar, Richard Rahakbauw, mengungkapkan bahwa arah pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah sejatinya merupakan wujud visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan melalui rencana kerja perangkat daerah. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus berpijak pada tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat.
“Namun dengan keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, kita sadar tidak semua program bisa dibiayai hanya lewat APBD. Karena itu, Fraksi Golkar memandang perlunya opsi pinjaman ke pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas, khususnya infrastruktur,” ujar Rahakbauw.
Ia menjelaskan, pinjaman tersebut dapat diarahkan pada pembangunan jalan dan sarana konektivitas antardaerah yang selama ini menjadi tantangan utama bagi pertumbuhan ekonomi Maluku.
Meski demikian, Fraksi Golkar menegaskan bahwa setiap bentuk pinjaman daerah harus melalui mekanisme persetujuan DPRD dan disertai pembahasan transparan agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut positif pandangan Fraksi Golkar. Ia menilai usulan tersebut realistis di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat.
“Kami sangat menghargai pandangan semua fraksi, terutama Golkar yang memberikan saran konstruktif. Pengelolaan APBD tahun depan memang penuh tantangan karena adanya kebijakan pusat yang berdampak pada pendapatan daerah,” ujar Lewerissa.
Menurut Gubernur, APBD Perubahan 2025 bukan disusun karena adanya tambahan anggaran, tetapi justru karena adanya pengurangan penerimaan. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi tengah berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong kontribusi setiap OPD dan BUMD.
“Fiskal Maluku masih lemah dan sangat bergantung pada dana transfer pusat. Jika di tahun 2026 ada pengurangan, maka kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan keuangan yang lebih hati-hati,” terangnya.
Menyinggung usulan pinjaman daerah, Lewerissa menegaskan bahwa utang bukan sesuatu yang harus dihindari jika digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan publik.
“Saya sepakat, utang bukan hal yang tabu. Selama perencanaannya jelas, transparan, dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, maka itu bisa menjadi solusi bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia memastikan, setiap rencana pinjaman yang akan diajukan nantinya akan melibatkan DPRD secara terbuka sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Masukan Fraksi Golkar menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah daerah dalam menetapkan arah kebijakan fiskal ke depan,” pungkas Gubernur.
