Tinjau Pembangunan SR Hiti Hiti Hala Hala, Gubernur: Kualitas, Transparansi, Dan Komitmen Pendidikan Inklusif di Maluku
AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dalam kunjungan kerja Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Hiti Hiti Hala Hala, Lateri, Selasa (5/8/2025).
Didampingi Asisten I Setda Maluku, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, perwakilan dari Kementerian Sosial, Satker Infrastruktur BPIW Maluku, serta tim pelaksana dan pengawas proyek, Gubernur secara langsung meninjau progres fisik serta kesiapan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi penting berdirinya sekolah berbasis masyarakat ini.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda simbolik, melainkan bentuk pengawasan langsung terhadap kebijakan strategis yang menyentuh akar pembangunan manusia di daerah kepulauan. Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, menjangkau kelompok rentan, dan menyasar wilayah-wilayah yang selama ini belum sepenuhnya terlayani secara memadai.
“Kunjungan ini adalah bentuk penegasan bahwa Pemerintah Provinsi serius membangun Maluku dari sisi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah investasi masa depan, bukan sekadar infrastruktur, tetapi tentang masa depan anak-anak kita,” ujar Gubernur.
Dalam peninjauan tersebut, orang nomor satu di bumi para raja-raja itu menyampaikan sejumlah arahan penting. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat agar mempercepat proses pembangunan sesuai jadwal. Hal ini dilakukan guna memastikan target peresmian sekolah dapat dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025, bertepatan dengan launching program Sekolah Rakyat secara nasional.
“Saya ingin semua pihak bekerja dengan prinsip 5T (Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat waktu, Tepat administrasi, dan berpegang pada kontrak kerja). Jangan sampai ada yang main-main dengan anggaran, apalagi markup kebutuhan siswa,” tegas Lewerissa.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pembangunan. Ia juga meminta agar desain dan sarana pendukung sekolah dirancang secara ramah anak, menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung pembelajaran aktif.
Koordinasi lintas sektor, mulai dari Pemprov, BPIW Maluku, Kementerian Sosial, hingga kontraktor pelaksana, menjadi salah satu fokus utama Gubernur. Ia ingin agar proses pembangunan ini berjalan dengan sinergi, tanpa hambatan birokratis, demi mewujudkan hasil yang maksimal bagi anak-anak Maluku.
“Jangan sampai fasilitas sekolah hanya bagus di luar tapi tidak layak di dalam. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari meja, kursi, buku, sanitasi hingga akses disabilitas, harus sesuai standar. Ini sekolah rakyat, tapi kualitasnya tidak boleh sembarangan,” kata Gubernur.
Dalam konteks yang lebih luas, Gubernur Lewerissa menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam menciptakan pendidikan inklusif dan merata, terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kehadiran negara untuk masyarakat yang selama ini mungkin terpinggirkan. Kita tidak ingin ada anak Maluku yang tertinggal hanya karena tempat tinggalnya jauh dari pusat kota,” tandasnya.
Gubernur berpesan agar seluruh pihak yang terlibat menjalankan tanggung jawab ini dengan dedikasi dan integritas.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Pemprov Maluku ingin menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar slogan, melainkan wujud nyata pembangunan manusia Maluku yang lebih adil dan berdaya saing.
