Hengky Pelata Dorong Penyelesaian Jalan dan Pendidikan di MBD

AMBON - BERITA MALUKU. Ada dua hal yang menjadi perhatian serius dari Anggota DPRD Maluku, Hengky Pelata, yaitu infrastruktur jalan dan pendidikan.

Anggota legislatif dari Dapil 7 meliputi KKT dan MBD, fokus untuk penyelesaian jalan di MBD, tepatnya di pulau Babar besar dengan panjang ruas jalan kurang lebih 42 kilometer, yang belum tertangani sejak MBD masih satu atap dengan KKT, hingga saat ini.

"Jalan itu saya sangat prihatin belum ada campur tangan pemerintah provinsi terkait peningkatan jalan. Selama ini digunakan rakyat untuk aktifitas ekonomi itu sangat sulit sekali," ujar Pelatta kepada awak media di kantor DPRD Maluku, Kamis (01/10), menindaklanjuti reses yang dilakukannya beberapa waktu lalu. 

Sebagai putra Babar, dirinya mintakan adanya keseriusan dari Pemda Maluku, agar persoalan yang ada di pulau Babar secepatnya diselesaikan di tahun 2021.

"Karena itu saya berharap dengan hasil reses kemarin, saya sudah sampaikan kepada Pemda, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Maluku agar ini menjadi perhatian serius. Saya butuh asas keadilan, karena jalan dari Tepa ibukota kecamatan sampai Babar timur, kecamatan Leturung masih hancur. Sehingga harapan jalan menjadi penting," ujarnya.

Masalah lain, jelasnya terkait pendidikan, untuk jenjang SMA/SMK, masih banyak sekolah belum memiliki tenaga tata usaha sekolah, yang mengatur seluruh aktifitas sekolah.

Kemudian, sebagian besar sekolah juga tidak memiliki Guru UN, sementara untuk mengukur prestasi dan kesuksesan siswa indikator di Guru-Guru.

"Kalau sekolah tidak memiliki Guru UN, bagaimana mereka menghadapi UN," ucapnya.

Berikutnya, menyangkut kenaikan berkala untuk guru-guru, karena aspek rentang kendali sebagai provinsi kepulauan, ia meminta agar semua pengurusan kenaikan pangkat dialihkan ke kantor cabang pembantu dinas, sehingga tidak menambah beban biaya untuk datang mengurusnya di Ambon.

Selanjutnya, kata Pelata persoalan guru-guru produktif. Dari hasil koordinasi bersama Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Insun Sangadji, kuota kebutuhan Guru di Maluku kurang lebih 8 ribu, baru direalisasi 3000 lebih, Guru kontrak 1000 lebih, masih tersisa 3000 ribu lebih.

Parahnya lagi, menuruntnya pengangkatan Guru kontrak tidak melihat spesifikasi ilmu terhadap tuntutan dan kebutuhan ilmu di sekolah yang ditempatkan.

Berikutnya, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolag (BOS), yang sebagian dingunakan untuk pembayaran tenaga honorer.

Untuk itu, kedepan sekolah yang jumlah siswanya banyak, tidak lagi menempatkan tenaga kontrak. Karena jumlah siswa yang besar, sekolah itu mampu mengangkat tenaga honorer.

"Yang sangat disayangkan, kalau tenaga honorer diangkat lalu ditempat di sekolah-sekolah kecil, berapa sih upah mereka karena presentasi dana BOS, ukuran besar kecil gaji," cetusnya.

"Ini yang menjadi perhatian untuk membicarakan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, supaya tenaga honorer yang diangkat diprioritaskan kepada sekolah yang jumlah siswanya banyak mengingat dana Bos besar. Khusus tenaga kontrak kita prioritas kepada sekolah yang jumlah siswa kecil, supaya dibiayai APBD provinsi, supaya tidak menguras dana bos, sehingga diperuntukan untuk hal-hal lain," sambungnya.

Persoalan lainnya, kata Pelata menyangkut pengangkatan guru kontrak sesuai SK tahun 2019, namun di tahun ini dihilangkan. Ternyata ada sekolah jumlah kontraknya ada tiga, di tahun 2020 dua hilangkan tinggal satu.

"Dimana dua guru ini, sedangkan di sekolah itu krisis Guru," ucapnya.

Selain itu, persoalan terkait infrastruktur sekolah, dimana hampir semua sekolah tidak memiliki pagar.

"Kami minta ini harus diperjuangkan, karena penghuni sekolah bukan binatang, kambing dan sebagainya," pintanya. 

Hal lain, jelasnya fasilitas penunjang lain dalam proses belajar mengajar ditengah Pendemi Covid-19. 

"Katakanlah di MBD, pasca terkonfirmasi di KM Sanus 34, akhirnya sekolah dialihkan dengan proses daring. Wifi yang tidak efektif, ekonomi siswa yang tidak mampu, ini masalah. Akhirnya sampai hari ini infrastruktur dan kebutuhan mendasar dan pagar sekolah tidak ada dalam dapodik," tuturnya.

Sebagai perwakilan rakyat MBD, dirinya akan memperjuangkan persoalan yang ada di bumi Kalwedo.

 

"Hasil reses ini dapat diperjuangkan untuk jalan, penempatan tata usaha, dana bos bisa dipakai efektif dalam proses belajar mengajar," tandasnya.