Pekerjaan Jaringan Listrik Terbengkalai, DPRD Maluku Minta GM PT. PLN Dievaluasi

AMBON - BERITA MALUKU. Anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan (Dapil) Seram Bagian Timur (SBT), Constansius Kolatfeka minta agar General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku-Maluku Utara harus segera dievaluasi terkait pengawasan terhadap mintranya (Kontraktor) yang melakukan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di wilayah Pulau Kesui, Kecamatan Kesui maupun pulau Watubela, Kecamatan Wakatei, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Menurut Kolatfeka, ada tiga wilayah di pulau Kesui, masing-masing desa Keldor, desa Karlomin dan dusun Air Kampong yang sampai saat ini belum mendapatkan akses listrik dari pihak PLN.

Padahal menurutnya, pada Maret 2019 lalu, sudah ada sejumlah bahan, seperti tiang listrik yang sudah dibawa masuk ke daerah itu, tetapi diduga pihak kontraktor hanya meletakan bahan-bahan itu begitu saja (tidak bertanggungawab), sehingga tidak terurus di pesisir pantai, dan akhirnya pada April lalu, tiang-tiang listrik sebagian besar sudah hanyut terbawa air.

"Sampai saat ini, tiga wilayah ini belum mendapatkan akses listrik, padahal tiang PLN yang sudah disuplai kesana itu sudah ada, itu sesuai survei kami. Hal ini adalah kelalaian dari pihak ketiga sebagai pelaksana yang tidak meneruskan pekerjaannya, tetapi sekaligus pengawasan dari pihak PLN yang juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena itu kami minta GM PT. PLN harus dievaluasi kinerjanya," pinta Kolatfeka yang juga Wakil Ketua Komisi A, Senin (8/7/2019).

Diakuinya, sampai saat ini masyarakat menelepon menanyakan dirinya sebagai wakil rakyat terkait akses listrik yang ada di wilayahnya itu. Dirinya pun lantas menjelaskan apa adanya dan berjanji akan mengupayakan untuk komunikasikan hal itu dengan pihak PLN Wilayah sebagai penanggungjawab atas seluruh kelistrikan yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Menurutnya lagi, semua camat, maupun stakeholder di kabupaten SBT sudah mengupayakan adanya akses listrik di wilayah itu secara merata tanpa adanya diskriminasi.

"Awal bulan itu saya sudah mengkomunikasikan hal itu dengan pihak PLN untuk segera PLN ada di sana, karena itu bisa saja terjadi diskriminasi, karena kampung sebelah melihat ada listrik di kampung sebelah, sedangkan kampung desa sebelah dalam kondisi gelap, ini tidak boleh terjadi sehingga hal ini harus diselesaikan segera, agar masyarakat bisa merasakan keadilan pembangunan di wilayah itu," jelasnya.

Selain di Pulau Kesui, kata Kolatfeka, pembangunan PLN yang sama juga di pulau Watubela, Kecamatan Wakatei, SBT, dimana pulau ini terdiri dari tiga desa yakni desa Ililil, desa Evav dan desa Lahema sampai saat ini belum tuntas pembangunan akses jaringan listrik.

"Di ketiga desa tersebut, tiang listriknya sudah dipasang begitu pula pembangunan kantor dan gudang mesinnya sudah ada sejak awal Januari 2019 lalu, tetapi sampai sekarang pembangunannya sudah terhenti, tidak ada pekerjaannya lagi," sesalnya.

Untuk itu, sebagai Wakil Rakyat, dirinya minta agar hal ini harus dijelaskan oleh pihak ketiga maupun pihak PLN kepada publik, kenapa sehingga pekerjaan ini bisa terkendala.

"Apakah soal tahapan-tahapan pembangunan ataukah seperti apa, karena ini persoalan perasaan masyarakat, dimana pohon-pohon warga sudah ditebang. Kalau terus seperti begini, tentu saja masyarakat akan berfikir lain. Jadi tolong dijelaskan kepada masyarakat," pintanya.

Kolatfeka menjelaskan, bahwa Pulau Kesui maupun pulau Watubela merupakan pulau-pulau yang juga termasuk dalam kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di wilayah Indonesia Timur yang saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah.

"Fokus perhatian pemerintah konkritnya seperti apa? Konkritnya adalah pemerintah membangun dari pinggir untuk mempertegas terwujudnya Nawacita Presiden Joko Widodo. Sehingga hadirnya PLN di kawasan-kawasan ini untuk mewujudkan hal itu," ungkapnya.

Untuk itu, Kolatfeka berharap, PT. PLN (Persero) dalam hal ini General Manegernya harus mempertegas dan memperketat pengawasan terhadap pihak ketiga yang menjadi mitranya.

"Jangan dalam rangka menang tender, tetapi pekerjaan tidak diawasi," jelasnya lagi.

Dikatakan, dengan masalah seperti ini, saya berharap Komisi B dapat segera bersikap untuk segera mengundang atau memanggil mitranya, baik pihak PLN maupun kontraktornya agar dapat mengatur dengan baik soal masalah pembangunan kelistrikan yang ada di kawasan tersebut.