Ketua DPRD Malteng Minta KPU Antisipasi Penggunaan Hak Pilih pada Pemilu 2019
http://www.beritamalukuonline.com/2017/12/ketua-dprd-malteng-minta-kpu-antisipasi.html
Pasalnya kata Ruhunussa, Pemilih yang telah ada namanya di Daftar Pemilih Tetap (DPT) suatu kecamatan, tak bisa menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bila pada hari pemungutan suara, pemilih sedang berada di provinsi yang berbeda.
"Saya saat berkunjung ke daerah pemilihan, ada pertanyaan masyarakat yang merasa bingung soal pemindahan pemilih antar kabupaten maupun antar provinsi, karena ada batasan hak memilih, jika pemilih pindah antar provinsi. Dimana pemilih hanya bisa memilih Presiden, sementara hak untuk memilih Anggota Legislatif tidak bisa. Namun pemilih yang pindah antar kabupaten bisa memilih anggota legislatif," jelas Ruhunussa saat mengisi materi pada kegiatan Soasialisasi Pemilu 2019 yang diselenggarakan KPU Malteng, di Hotel Lelemuku, Senin kemarin (11/12/2019).
Menurut Ruhunussa, fenomena ini yang harus diantisipasi KPU, karena masyarakat dibuat bingung.
Ruhunussa menjelaskan, di dalam Pasal 348 Undang-Undang (UU) No.7/2017 itu, dasar utama atau syarat memilih wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
"Pada intinya, siapa pun yang dapat menyerahkan KTP elektronik asli kepada petugas di TPS, tak akan kehilangan haknya untuk memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019," kata Ruhunussa.
Terkait fenomena yang dimaksud, menurut Ruhunussa, perlu sosisalisasi serius oleh penyelenggara dalam hal ini KPU.
"Selain KPU, kami juga disurati DPR RI untuk peran DPRD Kabupaten/Kota dapat membantu KPU dalam mensosialisasi sistim pemilu 2019," ungkapnya.
