Pemprov Maluku Utara Tunda Bayar Proyek Bermasalah
http://www.beritamalukuonline.com/2017/08/pemprov-maluku-utara-tunda-bayar-proyek.html
"Banyak proyek jalan dan jembatan yang dikerjakan asal jadi dan belum selesai," kata Kepala Inspektorat Provinsi Malut, Bambang Hermawan di Ternate, Sabtu (19/8/2017).
Menurut dia, Pemprov telah membayar sebagian utang kepada pihak ketiga yang melakukan kegiatan proyek di lapangan. Namun, pembayaran belum dapat diselesaikan akibat banyak pekerjaan asal jadi, bahkan baru setahun sudah mengalami kerusakan sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut.
"Utang sebesar Rp386 miliar, sebagian sudah terbayar, sebagiannya lagi belum, masih diproses Bagian Keuangan, dan yang menjadi masalah ada pekerjaan proyek jadi temuan BPK setelah ditelusuri," ujarnya.
Bambang mengakui pihaknya telah melaksanakan sensus, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPK, selanjutnya dilaporkan pada BPK pusat untuk dilakukan pemeriksaan ulang khusus menyangkut utang kegiatan proyek.
"Inspektorat dan BPK Perwakilan Malut telah melakukan pemeriksaan ulang. Seluruh hutang telah dibuat berita acara, baik berita acara untuk perhitungan progres maupun berita acara serah terima pengadaan barang dan jasa," katanya.
BPK memberikan catatan bahwa untuk masalah hutang akan dilakukkan penelusuran kembali dalam pelaksanaan audit tertentu. Artinya, Inspektorat tinggal menunggu audit dari BPK.
"Kita Inspektorat tidak bisa mengatur BPK, audit dilaksanakan atau tidak tergantung BPK," kata Bambang.
Dia menambahkan, menyangkut dengan utang meski prestasi telah dilaksanakan kontraktor dengan progres pekerjaan 70 persen, tetapi kewajiban pembayaran belum bisa dilakukan bila ada temuan oleh BPK, seperti pekerjaan jalan dan jembatan Sayoang Yaba.
"Inspektorat memberikan kesempatan seluasnya, apabila DPRD turun ke lapangan melakukan uji lapangan, maka Inspektorat siap membiayai uji lapangannya," katanya.
