Pemprov Terus Upayakan Penyelesaian Lahan Pembangunan RSUP | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Pemprov Terus Upayakan Penyelesaian Lahan Pembangunan RSUP

Renjaan: Masyarakat Mau Pembayaran Lahan Diatas NCOP

BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini terus mengupayakan menyelesaikan persoalan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dalam hal ini lahan dengan masyarakat. Mengingat masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan RSUP ingin dibayarkan diatas NJOP.

“Masyarakat maunya dibayar permeter Rp600 hingga Rp1 juta, padahal sesuai NJOP maupun kajian dari pertanahan antara Rp350 sampai Rp450 ribu meter persegi, dan itulah biaya yang telah kita siapkan,” ujar Asisten I Bidang pemerintahan setda Maluku, Angky Renjaan yang juga selaku tim pembangunan RSUP, Rabu (4/1/2017).

Walaupun demikian, pemerintah provinsi Maluku masih terus melakukan pendekatan dengam masyarakat terkait masalah lahan.

“Tanah yang dipakai untuk pembangunan KFC di depan jalan hanya Rp450 sampai Rp500 ribu, sedangkan lahan untuk pembangunan RSUP jauh dari jalan utama kok mintanya sampai begitu. Ini yang masih kami terus upayakan dengan masayrakat,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran pembangunan hingga ratusan miliar, sekitar Rp750 miliar lebih. Untuk itu dirinya optimis pemerintah provinsi Maluku akan menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan RSUP dengan masyarakat.

Dirinya menaruh harapan, penyelesaian lahan dengan masyarakat akan selesai di awal tahun 2017 ini, dan jika tidak maka ada langkah-langkah yang diambil pemerintah provinsi Maluku, mengingat hal ini menyangkut dengan kepentingan masyarakat.

Ditambahkannya, sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, telah melakukan pengukuran lokasi pembangunan kantor Gubernur Maluku baru, yang mencapai kurang lebih 4 sampai 6 hektar.

“Jadi sudah dilakukan pengukuran lahan oleh BPN, dan sudah selesai,” tuturnya.

Sementara itu, untuk lahan RSUP sudah sampai pada proses penilaian harga oleh tim independen.

Dirinya mengakui, sampai saat ini ada kelompok masyarakat yang tanahnya belum diukur, dan akan dilakukan di tahun anggaran 2017 ini.

“Jadi hanya Wailela atas sudah dilakukan, namun untuk Wailela bawah belum,” tandasnya.
Proyek 3015579119946918197

Poskan Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# PILKADA KOTA AMBON

Indeks

# PILKADA MALUKU TENGAH

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang