Pemprov Maluku - USAID Tandatangani MoU Tanggulangi Gempa Bumi
http://www.beritamalukuonline.com/2016/12/pemprov-maluku-usaid-tandatangani-mou.html
 |
| Ilustrasi |
Penandatanganan MoU dilakukan Gubernur Maluku Said Assagaff, Penjabat Wali Kota Ambon, Frans Papilaya dengan Kepala program APIK-USAID, Paul Jeffrey, di Ambon, Jumat (2/12/2016).
Gubernur Said menandaskan, masalah bencana alam di Maluku, khususnya gempa bumi dan tsunami menjadi perhatian serius Pemprov dan masyarakat, mengingat daerah ini terletak pada titik persilangan tiga lempengan besar dunia yakni Pasifik, Indo Australia, dan Eurasia.
"Maluku mempunyai sejarah panjang tentang bencana alam gempa bumi dan tsunami yang mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar," ujarnya.
Dia merujuk beberapa bencana alam dahsyat yang pernah terjadi di Maluku diantaranya gempa bumi dan tsunami setinggi 15 meter di Pulau Banda, Maluku Tengah pada 1625.
Peristiwa ini membuat VOC yang sedang berkuasa di pulau Banda memilih memindahkan benteng pertahanan di atas gunung.
Selain itu bencana tsunami setinggi 80 meter melanda pulau Ambon pada 1.674 mengakibatkan lebih dari 2.300 orang meninggal.
Gubernur memandang kerjasama yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memperkuat, membangun, dan melaksanakan strategi antisipasi dampak perubahan iklim guna mengurangi dampak negatif bencana alam yang terjadi.
"Paling utama mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan mengahadapi ancaman bencana Alam yang sering terjadi pada daerah-daerah di Maluku," katanya.
Dia mengakui, geografis Maluku sangat resisten dengan perubahan iklim mengingat banyak pulau-pulau di Maluku seperti di Kepulauan Aru dan daerah lainnya sering terjadi kenaikan air laut dengan letinggian diatas satu meter, mengakibatkan banyak pulau kecil yang hilang, di samping berdampak terhadap tingkat kemiskinan, karena para korban harus dipindahkan ke pulau lain.
"Kami melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional terutama yang serius dan berpengalaman melakukan penanganan untuk memperkecil dan mengurangi risiko bencana," katanya.
Gubernur juga menegaskan, pihaknya melalui Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Maluku telah mengingatkan masyarakat di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tentang patahan bawah laut yang terjadi di ujung pulau Seram, serta langkah-langkah antisipasi yang pedrlu dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi gempa cukup besar akibat patahan tersebut.
Pihaknya, secara intensif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya BPBD di masing-masing kabupaten/ kota agar senantiasa memberikan informasi mengenai perubahan iklim maupun kemungkinan terjadinya bencana alam.
Kepala program APIK-USAID, Paul Jeffrey mengatakan, organisasi dipimpinnya memandang perlu membangun kerja sama penanggulangan bencana alam dengan Pemprov Maluku, mengingat daerah ini tergolong rawan banjir, tanah longsor, kenaikan air laut maupun suhu dengan risiko kerusakan maupun korban jiwa dalam jumlah besar.
Program APIK, ujar Paul, pada tahun pertama kerja sama memfokuskan kegiatannya di kota Ambon, pulau- pulau Lease, kabupaten Maluku Tengah serta Kepulauan Aru, khususnya melakukan kajian dan pembangunan infrastruktur daerah yang tahan terhadap bencana alam.
"Kajian-kajian dilakukan APIK merupakan sebuah perencanaan melalui konteks pemberian dana ketangguhan untuk membiayai proyek-proyek penanggulangan bencana alam di masyarakat agar lebih tangguh terhadap bencana alam," tegasnya.
