Pempus Bentuk Lembaga Pesparani, Pemda Maluku Siap Jadi Tuan Rumah
http://www.beritamalukuonline.com/2016/11/pempus-bentuk-lembaga-pesparani-pemda.html
 |
| Angky Renjaan |
“Terkait dengan Pesparani Katholik Republik Indonesia, kemarin saya ketemu Pak Sekjen, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih atas nama LP3K, karena sudah mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 35 tahun 2016 tentang pembentukan lembaga pesparani,” ujar Renjaan, Rabu (23/11/2016).
Untuk itu, di tahun 2017 mendatang, Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Pesparani Khatolik (LP3K) nasional maupun daerah, akan membicarakan berbagai hal menyangkut kegiatan Pesparani Nasional yang rencananya akan berlangsung di Maluku.
Menurutnyak, Pemda Maluku berharap, Pesparani Nasional harus segera dilaksanakan. Seperti harapan dari Bapak Gubernur, yang berulang-ulang meminta, untuk segera melaksanakan Pesparani nasional, hanya karena belum ada dasar hukumnya.
“Waktu pak Gubernur minta, belum ada dasar hukumnya, sekarang Kementerian sudah mengeluarkan dasar hukumnya. Hanya Kita akan masuk dalam kegiatan pembentukan kelembagaan secara nasional dengan nanti diikuti dengan pra-Munas dan juga rapat-rapat kerja nasional untuk menentukan kegiatan-kegiatan nasional berikutnya. Seperti apa pak gubernur yang meminta kalau bisa 2018 pesparani Katolik di Ambon,” jelasnya.
Saat ini, katanya, masih menunggu prosesnya dari pusat, karena penentuan kapan pelaksanaan Pesparani Nasional itu, nanti oleh lembaga secara nasional.
“Oleh karena penentuan kapan pelaksanaan Pesparani ini, akan ditentukan oleh Lembaga Nasional, sehingga tahun 2017 ini persiapan-persiapan dulu. Nanti setelah persiapan itu baru kita lihat, tahun 2018 jadi Pesparani atau tidak,” tandasnya.
Memang benar, pemerintah Provinsi Maluku, telah memasang target, agar tahun 2018, Pesparani Nasional dapat terlaksana, tetapi semua itu belum bisa dipastikan.
“Nanti kita melihat perkembangannya, karena bolanya sekarang di tangan nasional. Kalau kemarin bola di tangan kita, dimana kegiatannya masih dengan SK gubernur, sekarang sudah ada peraturan Menteri Agama. Jadi tunggu dulu pembicaraan tahun depan ini, baru kita bisa tahu kapan pelaksanaannya,” pungkasnya.
