PKPI Maluku Batalkan Rekomendasi Tiga Balonkada Maluku

BERITA MALUKU. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah membatalkan surat rekomendasi politik kepada tiga pasangan bakal calon kepala daerah di Maluku pascapemberhentian Isra Noor sebagai ketua umum partai politik (Parpol) ini.

"Isra Noor sudah diberhentikan selaku ketua umum partai, kemarin dan sesuai aturan KPU, rekomendasi harus ditandatangani ketua umum bersama sekjen yang baru," kata Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional PKPI, Abraham Ophier, di Ambon, Kamis (1/9/2016).

Pola pemberhentian Isra Noor ada dua, yaitu diberhentikan oleh pleno diperluas karena dihadiri kepengurusan harian, DPN, dan DPD dari 27 provinsi, selanjutnya dalam proses pemberhentian itu dia langsung menyatakan mengundurkan diri.

Menurut Abraham, akibat pemberhentian ketua umum maka rekomendasi yang telah diberikan kepada pasangan balon Wali Kota-Wawali Ambon, Poly Kastanya - M.A.S Latuconsina telah dibatalkan oleh DPN.

Kemudian pasangan balon Bupati/Wabub Maluku Tengah, Abua Tuasikal- Marlatu Leleury, serta pasangan balon buppati/wabub Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon-Agus Utuwaly juga telah dianulir.

Jadi surat rekomendasi awal ditandatangani Isra Noor dan Taku Daeng selaku ketua dan wakil sekjen DPN PKPI, harusnya ketua umum dan Sekjen yang tandatangan rekomendasi, apalagi SK itu pakai tandatangan basah.

"Mereka membuat KLB, kemarin. Cuma itu politik karena ada semacam tarik-menarik siapa yang lebih berkuasa, tapi mereka bukanlah berkuaasa mengingat pendiri PKPI ada pada kita," ujarnya.

Mereka sebenarnya membuat terobosan yang melanggar anggaran dasar dan angaran rumah tangga partai dengan membuat kubu sendiri, membuat kegiatan surat-menyurat tidak melalui sekretariat resmi, jadi ada semacam penggelapan, padahal sudah diberhentikan.

Sekarang kalau pendiri memeerintahkan tidak boleh memakai nama PKPI mau apa. Sebab Tri Sutrisno juga bukanlah pendiri partai tetapi diangkat sebagai dewan penasihat.

"Sebab yang pendiri partai adalah Edy Soedrajat bersama beberapa teman lain dari purnawirawan TNI maupun sipil," katanya.

PKPI telah menjadwalkan pemberian surat rekomendasi politik kepada para Balon kepala daerah paling lambat pekan kedua September 2016, setelah membuka pendaftaran baru sesuai prosedural.

Abraham juga telah membawa surat masuk ke DPRD Maluku, KPU, Kesbanglinmas dan Biro Hukum Setda Maluku terkait pemberitahuan adanya pembekuan kepengurusan DPD PKPI Maluku yang diketuai Lenda Noya pascapemberhentian Isra Noor.