Pemprov Malut Bentuk Tim Genjot PAD
http://www.beritamalukuonline.com/2016/08/pemprov-malut-bentuk-tim-genjot-pad.html
"Selama ini, pemprov tidak memiliki data valid sehingga dana bagi hasil antara perusahaan dan Pemda Maluku Utara tidak dketahui persentasenya, dan perusahaan tambang mengambil BBM dimana kami tidak tahu, sehingga pajak masuk juga tidak jelas," kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Maluku Utara Imam Machdy Hasan, di Ternate, Minggu (14/8/2016).
Imam mengakui, PAD pemprov setempat belum tertata dengan baik, terutama perusahaan tambang yang memakai BBM dari luar daerah, termasuk memasok BBM dari Kalimantan.
Padahal perusahaan harus membayarnya, menurut dia, hal itu disebabkan perda pengelolaan distribusi pertambangan belum dibentuk.
"Banyak perusahaan tambang menyetor pendapatan di luar daerah Maluku Utara, makanya saat ini kami akan mempertegas hal itu," ujarnya lagi.
Imam mengatakan, sebanyak 140 perusahaan tambang yang belum membayar royaltinya, sehingga Dispenda setempat berharap data Dinas Sumeber Daya Mineral (SDM) agar membentuk tim. Apabila tim yang dibentuk tidak memiliki data, maka pemprov setempat dapat menagih royalti perusahaan tambang itu, katanya lagi.
Pihaknya mengaku PAD yang diperoleh belum maksimal, sehingga perlu dibentuk tim yang diketuai sekda untuk menggenjot PAD itu.
Imam menambahkan, saat ini target pemprov adalah menagih royalti pada perusahaan tambang Nusa Halmahera Mineral (NHM), PT Weda Bay, dan perusahaan tambang lain untuk menggenjot PAD.
Namun saat ini Pemprov Maluku Utara mengalami kendala melengkapi dokumen royalti perusahaan tambang itu.
Padahal jika hal itu tidak dilakukan, pemprov setempat akan mengalami kerugian ratusan miliar rupiah, karena saat ini pemprov tidak bicara untung rugi akan tetapi perlu memaksimalkan PAD," katanya pula.
