IDI Maluku Alami Penurunan, Renwarin: Peran DPRD dan Pemda Maluku Lemah

BERITA MALUKU. Kepala Bidang hubungan antar lembaga Badan Kesbangpol Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin mengakui, di tahun 2016 ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku mengalami penurunan, hal itu disebabkan lemahnya peran birokrasi dalam penyampaian dana membentuk IDI untuk mengambil data akurat. Begitupun lemahnya DPRD Maluku dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda). 

“Kita lemah, akibatnya IDI Maluku mengalami penurunan,” kata Kepala Bidang, Kebangpol Maluku, Titus Renwarin, Kamis (11/8/2016).

Renwarin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Maluku untuk dapat menyampaikan hal ini secara resmi kepada Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff. Dengan harapan Gubernur dapat memanggil perangkat daerah terkait koordinasi dan pembenahan di tahun mendatang.

“Mudah-mudahan saja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menganggarkan di tahun mendatang. Dan kami juga mendapat informasi tersebut,” ucapnya.

Dijelaskan, ada tiga aspek yang melekat pada IDI, yaitu aspek kebebasan sipil termasuk menjelang Pilkada, salah satunya tingkat partisipasi, dan semuanya tergantung peran birokrasi.

“Misalnya Pemda membuat sosialisai, pertemuan dengan masyarakat, agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga indicator tersebut perlu digerakan oleh Pemerintah Daerah, melalui pokja yang diketuai Seketaris Daerah Maluku,” pungkasnya. 

Dirinya berharap di tahun mendatang IDI sudah bisa digerakan,\ dengan bantuan anggaran di tahun 2017.