Banyak Program Tidak Berjalan, Sihaloho Akui Pemda Kekurangan Anggaran

BERITA MALUKU. Tahun 2016 ini, ada banyak program yang telah ditetapkan Dinas maupun badan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, salah satunya Kesbangpolimas. Namun programnya tidak berjalan, dikarenakan terbatasnya anggaran.

“Kekurangan anggaran bukan hanya Kesbangpol saja, namun hampir di semua dinas dan badan,”kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Anthonius Sihaloho, Selasa (30/8/2016).

Menurutnya, setiap dinas maupun badan mempunyai program prioritas, yang kemudian diusulkan dalam tubuh anggaran.

“Dana kita masih terbatas secara keseluruhan, APBN saja tahun ini dipotong banyak, jadi memang kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,” tuturnya. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang hubungan antar lembaga, Drs. Titus F.L. Renwarin, mengungkapkan bahwa dari semua SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku yang minim anggaran adalah Badan Kesbangpol Maluku.

Terbukti di tahun ini, pagu anggaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku bagi badan Kesbangpol Maluku hanya Rp. 1.000.000.500.    

“Selama ini kita diplot anggaran tidak didasarkan pada program, sehingga sejumlah program yang ditetapkan tidak berjalan,” pungkasnya. 

Diungkapkan, ada beberapa program prioritas yang sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan, sesuai peraturan perundang-undangan. Namun juga tidak bisa dilaksanakan, diantaranya pengawasan orang asing, pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan konflik sosial, dan yang paling pemantauan Pilkada. 

“Untuk pemantauan Pilkada baru diusulkan di APBD-P,” ucapnya. 

Mengingat keterbatasan anggaran, dirinya meminta dukungan semua pihak, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Maluku untuk bisa memberikan anggaran lebih, sehingga program yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan.

“Jangan hanya menganggarkan hal-hal teknis saja. Contoh jalan dan jembatan dianggap penting, tetapi jika terjadi bencana harus dialihkan untuk membantu masyarakat, itu caranya kita melihat hal-hal mendesak. Serta program mendesak contohnya Banpol yang duatur dalam undang-undang, dan jika tidak diberikan bantuan maka menyalahi undang-undang,”pungkasnya. 

Kemudian pembinaan, ormas tahun ini pertemuan ormas hanya satu kali dan terbatas mencapai 50 orang, sehingga banyak teman-teman mengeluh namun apa boleh buat.

"Saya mengharapkan dukungan semua pihak untuk memberikan masukan kepada Pemda dan DPRD, sehingga memfokuskan yang penting dan mendesak, dengan mengundang SKPD bersangkutan menjelaskan mana yang penting," katanya.