Rado: Utamakan Kualitas dalam Membangun Infrastruktur Wilayah Kei Besar

BERITA MALUKU. Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) merupakan salah satu kecamatan tertua di Provinsi Maluku.

Dari sisi pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan sebagai media  transportasi penghubung lintas Kei Besar, belum terlihat memadai dan bermanfaat secara maksimal sehingga Kecamatan Kei Besar dikategorikan sebagai salah satu kecamatan yang tertinggal dalam hal Pembangunan.

Kondisi demikian menuai perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malra, Awaluddin Rado.

Kepada media ini, Kamis (21/7/2016), Rado mengatakan, bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berbekal pada program pembangunan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditunjang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kendati demikian, sebagai Wakil rakyat yang dilahirkan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kei Besar, dirinya meminta kepada pihak pekerja (Kontraktor) untuk lebih mengedepankan kualitas pekerjaan terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah Kei Besar, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam membangun akses demi terciptanya aktivitas perekonomian yang mandiri.

"Mengingat APBD Kabupaten Malra Tahun 2016 yang mencapai angka Rp1 Triliun, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kei Besar, maka saya meminta para kontraktor untuk mengedepankan kualitas pekerjaan dan mengenyampingkan kuantitas demi menunjang kesejahteraan masyarakat yang selama ini mengalami ketertinggalan," katanya

Rado menjelaskan, kucuran APBD yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kei Besar dipertegas lewat keterangan Bupati Malra, Ir. Andreas Rentanubun pada sidang Paripurna Nota Pengantar pada Tanggal 12 Juli 2016 lalu.

Bupati menegaskan, bahwa pembangunan jalan dan jembatan merupakan fokus utama Pemda pada saat ini dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan di wilayah kei besar.

"Pemda mempertegas fungsi dan peranan APBD dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan publik sehingga titik fokus pembangunan tidak hanya menjadi tanggung Pemda namun juga menjadi tanggung jawab DPRD dan masyarakat guna sama-sama mengawasi dan mengawal proses pembangunan yang mengedepankan kualitas serta mencegah terjadinya kerugian anggaran dan tingginya biaya perawatan karena masyarakat mengharapkan pembangunan infrastruktur yang berumur panjang," jelasnya

Politisi Muda ini menambahkan, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Kabupaten Malra menjadi sebuah motivasi besar bukan hanya terhadap Pemda dan DPRD, namun seluruh elemen masyarakat, karena keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan.

Terlepas dari perbaikan pelayanan publik maupun penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan,  partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembangunan sangat diharapkan sehingga sistem Bottom Up yakni usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah.

"Saya harapkan, pemberdayaan masyarakat sebagai esensi dasar dalam proses penyelenggaraan pembangunan  semakin ditingkatkan dalam hal pengawalan pembangunan fisik guna menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan roh dalam pembangunan maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menunjukan keseriusan  menopang Pemda dan DPRD untuk mensukseskan pembangunan daerah sehingga semua elemen memiliki tanggung jawab. Salah satunya, mempertahankan penghargaan WTP terhadap daerah yang bertajuk Larvul Ngabal," Harapnya.