Memprihatinkan, Hanya Satu Guru Layani SMPN 2 Lemola MBD

BERITA MALUKU. Sungguh memprihatinkan kondisi pendidikan di SMP Negeri Lemola, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), hanya ditangani seorang guru tanpa dukungan guru bantu lainnya, akibatnya sejumlah mata pelajaran yang diikuti para siswa sebagaimana yang diharapkan.

Laporan yang diterima dari NK, salah satu warga Desa Sera, Kecamatan Pulau Lakor yang juga merupakan orang tua murid, menyebutkan, sekolah ini hanya ditangani seorang Kepala Sekolah (Kepsek).

Kepsek mengurusi berbagai hal, mulai dari urusan belajar mengajar hingga mengurus persoalan administrasi sekolah dan lainnya, sehingga tak pelak pasokan ilmu kurang terdistribusi dengan baik kepada siswa.

Bendahara Komite SMP Negeri 2 Lemola, Ny. Zam Miru yang dihubungi Berita Maluku Online, Senin (6/6/2016) mengakui, di sekolah tersebut terjadi kekurangan guru.

"Saat ini SMP Negeri 2 Lemola sangat membutuhkan tenaga guru. Karena itu, diminta kepada Pemerintah Kabupaten MBD dalam hal ini Dinas Pendidikan MBD supaya segera memperhatikan sekaligus menambah jumlah guru untuk ditempatkan pada sekolah ini supaya dapat membantu kepala sekolah mengembangkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lemola. Karena jumlah siswa sudah mencapai 60 siswa. Tak mungkin sekolah ini bisa dipimpin seorang kepsek tanpa ada guru bantu lainnya,” kata Miru.

Dia mengatakan, kepsek selama ini merangkap tugas ganda yakni mengajar dan membenahi urusan administrasi sekolah.

Yang parah lagi kata dia, siswa dibiarkan tanpa pelajaran karena kepsek pergi hingga berminggu-minggu untuk urusan kedinasan di Tiakur, ibukota Kabupaten MBD ataupun ke Ambon, ibukota Provinsi Maluku.

“Bila pak kepsek pergi ke Tiakur atau ke Ambon, maka pasti sekolah diliburkan. Juga jika ada liburan berdasarkan kalender pendidikan, maka waktu efektif untuk proses belajar mengajar tak mencukupi. Belum ditambah lagi Kepsek mempertanggungjawabkan pengelolaan administrasi sekolah, sehingga waktu libur sangat banyak. Sebaliknya, jam pelajaran sekolah sangat sedikit sehingga buntutnya siswa yang dirugikan,” kesalnya. 

Dikatakan, sebagai komite sekolah, pihaknya punya tanggungjawab untuk melakukan pengawasan demi pengelolaan lembaga pendidikan. Namun apa daya, pihaknya tak punya wewenang soal belajar mengajar di sekolah.

“Untuk itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten MBD bisa menyikapi hal ini dan mengharapkan bila ada guru ditugaskan di SMP Negeri 2 Lemola supaya dapat sukarela menetap dan tidak membangun lobi politik untuk membatalkan SK Bupati untuk pindah ke tempat lain,” pinta wanita tersebut.

Perempuan ini mengaku persoalan kekurangan guru pada SPM Negeri 2 Lemola sudah beberapa kali dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten MBD untuk meminta tenaga guru namun hingga kini tidak direspons,” (NKe)