Wakil Ketua KASN Arahkan Pemkab Aru Seleksi Sekda

BERITA MALUKU. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy mengarahkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru, Maluku harus melakukan seleksi sekretaris daerah (Sekda) setempat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Maritje Lopulalan, di Ambon, Senin (6/6/2016), mengatakan, Irham mengarahkan seleksi tersebut saat dikonsultasikan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Jadi arahan tersebut nantinya ditindaklanjuti dengan surat dari KASN kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff maupun Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga agar pengisian formasi tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan," ujarnya.

Sesuai arahan KASN, maka pengusulan Kepala Bappeda Kepulauan Aru Arens Uniplaita pada beberapa waktu lalu dinyatakan gugur, karena hanya seorang sementara ketentuan UU mengharuskan pengajuan tiga kandidat.

"Bupati Kepulauan Aru hendaknya mengikuti arahan KASN agar dambaan, baik Pemkab maupun masyarakat setempat memiliki Sekda definitif terealisasi," kata Maritje.

Ditanya ada arahan dari Kemendagri agar melantik Arens sebagai Sekda Kepulauan Aru, dia menjelaskan formasi birokrasi merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

"Kami mengkonfirmasi memang ada surat dari Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemendagri, Widodo Ekatjahjana. Namun, KASN mengingatkan bahwa pengisian formasi Sekda itu berdasarkan ketentuan UU ASN sehingga seleksi Sekda Kepulauan Aru harus diulang," kata Maritje.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang menunjuk Arens sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekda Kepulauan Aru tertanggal 8 Januari 2014.

Arens ditunjuk berdasarkan surat perintah Penjabat Gubernur Maluku dengan No.841.5-03 tahun 2014.

Penunjukan tersebut juga berdasarkan surat Penjabat Bupati Kepulauan Aru, Gotlief Gainu No.821/951 tertanggal 4 November 2013.

Surat perintah menyatakan disamping jabatannya sebagai Kepala Bappeda Kepulauan Aru juga sebagai Plt Sekda setempat.

Dalam melaksanakan tugasnya selaku Plt Sekda membatasi diri pada hal-hal yang bersifat rutin.

Sedangkan hal-hal yang prinsipil harus berkonsultasi dengan Penjabat Bupati Kepulauan Aru.