Tahun Ini, PKSN Sentuh Kabupaten MTB

BERITA MALUKU. Saat ini, Pemerintah Pusat (Pempus) terus gencar merumuskan berbagai program serta rencana kerja yang difokuskan pada daerah perbatasan atau daerah yang dikenal dengan Terdepan, Terpencil, dan Terbelakang (3T).

Salah satunya melalui Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dimana program pembangunan tersebut dapat sampai ke daerah pinggiran atau perbatasan.

Menurut Kepala Badan Perbatasan Daerah Maluku, Roni Taisrat, dari tiga daerah PKSN di Maluku, hanya satu daerah yang tersentuh program nasional ini, yaitu Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Sementara dua daerahnya diantaranya, Ilwaki, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Dobo (Kabupaten Kepulauan Aru), diakomodir masuk dalam daerah yang tersentuh PKSN di tahun 2017 dan 2018.

Akui Tairas, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33, ada lima daerah di Maluku yang dikategorikan daerah perbatasan, yaitu MTB, MBD, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Dari kelima daerah tersebut, hanya tiga daerah MTB, MBD, Kepulauan Aru yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sedangkan Maluku Tenggara dan Tual tidak termasuk. 

“Jika Maluku Tenggara dan Kota Tual mau mengajukan untuk masuk dalam RPJMN, bisa saja melakukan koordinasi dengan Gubernur untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Thajo Kumolo selaku Kepala Badan Perbatasan Indonesia, dan pastinya akan dibantu,” ucapnya.   

Ditambahkan, program PKSN juga termasuk dalam grand maritim atau tol laut dalam rangka membantu masyarakat pinggiran untuk menekan harga sembako.

“Contohnya beras yang kita terima di sini satu kilo seharga Rp6.000, namun disana sudah mencapai Rp20 ribu/kilo. Jadi dengan adanya tol laut ini tentu sembako bisa sampai di daerah perdesaan,” tuturnya.