Pemkot Ternate Raih Opini WTP dari BPK
http://www.beritamalukuonline.com/2015/06/pemkot-ternate-raih-opini-wtp-dari-bpk.html
Ternate - Berita Maluku. Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate Maluku Utara (Malut) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2014 setelah tiga tahun sebelumnya secara berturut-turut hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Hari ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014 dan piagam penghargaan dari BPK," kata Auditor Utama Keuangan Negara VI Syafrudin Mosii di Ternate, Senin (15/6/2015).
Acara penyerahan LHP tersebut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Malut Kukuh Prionggo, Walikota Ternate Dr H Burhan Abdurrhman, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid, Sekretaris Kota Ternate M Tauhid Soleman, sejumlah anggota DPRD Kota Ternate serta para pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Ternate.
Auditor Utama Keuangan Negara VI Syafrudin Mosii menyatakan pemeriksaan atas laporan keuangan itu dilakukan dengan tujuan memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada empat aspek, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
Dia menambahkan capaian itu menunjukan adanya upaya perbaikan yang signifikan dalam tata kelola keuangan setelah sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut Pemkot Ternate hanya meraih opini WDP.
"Pada kesempatan ini, BPK dan Pemkot Ternate harus berbangga karena opini WTP pada kesempatan ini merupakan WTP ketiga yang diberikan oleh BPK Perwakilan RI kepada pemda di Wilayah Malut sejak pembentukan Provinsi Malut," ujarnya.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemkot Ternate dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan menuju tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Ternate.
Capaian opini WTP oleh Pemkot Ternate, kata dia, diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya di wilayah Provinsi Malut untuk melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan.
"Pencapaian opini WTP oleh pemkot, kami harapkan juga tidak mengendurkan upaya pemkot dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah dengan senantiasa mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah semakin hari semakin berat," ujarnya. (Ant/bm 01)
"Hari ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014 dan piagam penghargaan dari BPK," kata Auditor Utama Keuangan Negara VI Syafrudin Mosii di Ternate, Senin (15/6/2015).
Acara penyerahan LHP tersebut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Malut Kukuh Prionggo, Walikota Ternate Dr H Burhan Abdurrhman, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid, Sekretaris Kota Ternate M Tauhid Soleman, sejumlah anggota DPRD Kota Ternate serta para pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Ternate.
Auditor Utama Keuangan Negara VI Syafrudin Mosii menyatakan pemeriksaan atas laporan keuangan itu dilakukan dengan tujuan memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada empat aspek, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
Dia menambahkan capaian itu menunjukan adanya upaya perbaikan yang signifikan dalam tata kelola keuangan setelah sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut Pemkot Ternate hanya meraih opini WDP.
"Pada kesempatan ini, BPK dan Pemkot Ternate harus berbangga karena opini WTP pada kesempatan ini merupakan WTP ketiga yang diberikan oleh BPK Perwakilan RI kepada pemda di Wilayah Malut sejak pembentukan Provinsi Malut," ujarnya.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemkot Ternate dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan menuju tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Ternate.
Capaian opini WTP oleh Pemkot Ternate, kata dia, diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya di wilayah Provinsi Malut untuk melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan.
"Pencapaian opini WTP oleh pemkot, kami harapkan juga tidak mengendurkan upaya pemkot dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah dengan senantiasa mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah semakin hari semakin berat," ujarnya. (Ant/bm 01)
