Kapolda Maluku Harus Bertanggungjawab Soal Seleksi Secatam Polri
http://www.beritamalukuonline.com/2015/06/kapolda-maluku-harus-bertanggungjawab.html
"Persoalan seleksi calon tamtama Polri yang berujung ceos itu adalah bentuk ketidakberesan dalam proses kinerja panitia penerimaan tamtama Polri, sehingga Kapolda harus bertanggungjawab," kata Wakil Ketua KNPI Kota Ambon, Fery Kasale, Jumat (5/6/2015).
Pengumuman hasil seleksi psikotes casis yang dinyatakan lolos seleksi ini berjumlah 260 Orang. Aneh menurutnya, kalau yang dipanggil ulang dan dinyatakan oleh Panitia bahwa hanya 60 orang saja yang dinyatakan lolos untuk ikut proses seleksi tahap selanjutnya, sedangkan 200 orang Casis lainya dinyatakan tidak lolos.
"Kami menilai ada kejanggalan terkait rekrutmen. Ini sudah pasti ada yang tidak beres. Karena itu persolan ini harus dibongkar. Saya kira DPRD Maluku harus memanggil Kapolda untuk menjelaskan secara gamblang ke publik soal ini. Sekaligus harus ada pertangungjawaban dari kapolda sendiri," katanya.
Dijelaskan, bahwa kondsi ini akan memperburuk terhadap kinerja institusi Polri.
"Ini akibat dari cara kerja yang tak proporsional dan tak akuntabel sehingga imbasnya justru merugikan para casis yang mengadu nasib mereka sebagai calon siswa catam polri tersebut."
"Sungguh memperihatinkan sekali, dimana anak-anak bangsa yang tulus ingin mengabdikan diri mereka kepada bangsa dan Negara justru dihantui dengan praktek-praktek ketidakberesan dalam sistem rekrutmen dan sebagainya," sebutnya.
Pihaknya mengecam masalah ini, dan akan menyurati Kapolri dan Presiden RI untuk segera melihat persoalan tersebut, karena ini menyangkut Hak setiap anak bangsa yang adalah warga Negara Indonesia.
"Kasus ini adalah cermin dari kinerja buruk kepolisian di daerah ini. Mestinya persoalan itu tak pantas terjadi. Ini akibat sistem kerja panitia seleksi yang tidak transparan, harusnya sejak awal rekrutmen panitia sudah harus terang benerang disampaikan kepada publik," bilangnya.
"Soal jumlah siswa Secata yang akan dibutuhkan dalam seleksi harus dilakukan secara terbuka agar proses seleksinya berjalan jujur dan adil tanpa menimbulkan masalah – masalah seperti ini," kata Kasale.
Ia minta agar kasus ini jangan dianggap remeh. ini persoalan fatal yang mesti di tanggapi serius oleh Kapolda Maluku.
"Kami sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk membongkar berbagai indikasi ketidak beresan dalam proses-proses seleksi Calon Siswa Baru di institusi penegak hukum tersebut, sehingga lembaga itu benar-benar bersih dari berbagai praktek dan indikasi negative," kata Kasale. (Bm 01)
