Seluruh Anggota DPRD Kota Ambon Belum Daftar BPJS
http://www.beritamalukuonline.com/2015/06/seluruh-anggota-dprd-kota-ambon-belum_5.html
Ambon - Berita Maluku. Hingga kini semua anggota DPRD Kota Ambon belum mendaftarkan diri sebagai anggota peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Provinsi Maluku.
"Semua anggota DPRD Kota Ambon yang berjumlah 35 orang periode 20014-2019 hingga kini belum terdaftar sebagai anggota peserta BPJS sebab masih dalam proses," kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Ambon Elkyopas Silloy di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2015).
Yang jelas, lanjutnya, masih dlam proses karena semua anggota DPRD belum memasukkan persyaratan sesuai dengan permintaan pihak BPJS dan jika sudah lengkap akan ditindaklanjuti.
"Sebab semua persyaratan terutama data pribadi anggota dewan setelah siap dan sebelum mendaftarkan diri, kita juga harus melakukan kerja sama dengan badan keuangan Kota Ambon untuk pemotongan dana sebesar tiga persen yang akan disetor ke BPJS sesuai persyaratan," ujarnya.
Jadi, tambahnya, ketentuannya pembayaran ke BPJS seperti itu, ditanggung oleh pemerintah sebesar tiga persen dan dua persen oleh yang bersangkutan.
Menurutnya, hingga kini baru mencapai enam orang anggota yang memasukkan persyaratan, pada hal sudah dilakukan sosialisasi beberapa waktu lalu tentang BPJS.
"Jadi kita tunggu saja, kalau semua anggota sudah memasukkan langsung didaftarkan ke BPJS sebab memang sudah ada kerja sama dengan pihak BPJS," ujarnya.
Disinggung tentang BPJS Ketenagakerjaan, Elkyopas mengatakan yang dilakukan kerja sama yakni dengan BPJS Kesehatan, kalau BPJS Ketenagakerjaan belum. (Ant/bm 01)
"Semua anggota DPRD Kota Ambon yang berjumlah 35 orang periode 20014-2019 hingga kini belum terdaftar sebagai anggota peserta BPJS sebab masih dalam proses," kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Ambon Elkyopas Silloy di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2015).
Yang jelas, lanjutnya, masih dlam proses karena semua anggota DPRD belum memasukkan persyaratan sesuai dengan permintaan pihak BPJS dan jika sudah lengkap akan ditindaklanjuti.
"Sebab semua persyaratan terutama data pribadi anggota dewan setelah siap dan sebelum mendaftarkan diri, kita juga harus melakukan kerja sama dengan badan keuangan Kota Ambon untuk pemotongan dana sebesar tiga persen yang akan disetor ke BPJS sesuai persyaratan," ujarnya.
Jadi, tambahnya, ketentuannya pembayaran ke BPJS seperti itu, ditanggung oleh pemerintah sebesar tiga persen dan dua persen oleh yang bersangkutan.
Menurutnya, hingga kini baru mencapai enam orang anggota yang memasukkan persyaratan, pada hal sudah dilakukan sosialisasi beberapa waktu lalu tentang BPJS.
"Jadi kita tunggu saja, kalau semua anggota sudah memasukkan langsung didaftarkan ke BPJS sebab memang sudah ada kerja sama dengan pihak BPJS," ujarnya.
Disinggung tentang BPJS Ketenagakerjaan, Elkyopas mengatakan yang dilakukan kerja sama yakni dengan BPJS Kesehatan, kalau BPJS Ketenagakerjaan belum. (Ant/bm 01)
