Insiden GB Bukti Kapolda Maluku Tidak Serius Jalankan Instruksi Presiden | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Insiden GB Bukti Kapolda Maluku Tidak Serius Jalankan Instruksi Presiden

Ambon - Berita Maluku. Publik Maluku kembali di ramaikan dengan insiden Pembunuhan dan Pembakaran di Kawasan Tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku yang akhirnya memakan korban jiwa. 

"Tak hanya soal korban jiwa, insiden itu pula kembali melengkapi berbagai rentetan peristiwa sebelumnya yang membuat daerah itu semakin misterius diantara daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi tambang," demikian siaran pers yang disampaikan oleh Fuad Bachmid (Koordinator Jaringan Investigasi Pemberantasan Mafia Tambang/ Direktur Eksekutif Indonesia Resources Transparency) yang diterima Berita Maluku pada Jumat (5/6/2015).

"Lantas atas kejadian tersebut maka siapa yang mau di jadikan kambing hitam lagi ? Sangat tidak waras jika Pemda Buru kembali mendapat sorotan mengenai masalah ini, sebab Insiden ini sudah tidak punya kaitannya lagi dengan Pemda."

Menurut Bachmid, hal ini adalah urusan antara Presiden dan Kapolda. Presiden selaku orang yang sudah mengeluarkan Instruksi penutupan tambang dan Kapolda selaku eksekutor instruksi itu.

"Nah, kalau Presiden selaku pimpinan tertinggi di pemerintahan sudah keluarkan instruksi, itu berarti Pemda sudah tidak bisa lagi berbicara banyak, sebab Instruksi Bupati tidak punya pengaruh apapun dibandingkan dengan instruksi Presiden," sebutnya. 

Dijelaskannya, bahwa meskipun dengan Perda, Perbub bahkan Pergub dan kewenangan lainnya yang melekat oleh mereka, jika di kumpul jadi satu juga tidak bakalan bisa seimbangi instruksi Presiden. 

"Jadi kalau masalah seperti ini berarti urusannya dengan Kapolda Maluku selaku penerima mandat keamanan oleh Presiden. Dan jika Berbicara soal siapa yang mbalelo terhadap instruksi Presiden itu berarti tanyakan langsung kepada Kapolda, jangan tanya Pemda, sebab itu benar-benar salah alamat," kata Bachmid.

Apa yang dilakukan Kapolda Maluku selama ini katanya, dinilai agak keliru dalam menjalankan penegakan supremasi hukum. Alasannya karena selama ini Kapolda cenderung keliru memberikan tafsir mengenai penegakan hukum yakni dia lebih berkesimpulan bahwa keberhasilan penegakan hukum itu ketika terjadi insiden seperti begini dan sudah memakan korban lalu mereka berinisiatif menangkap pelaku dan itu di katakan Berhasil KETIMBANG upaya pencegahan berupa penutupan lokasi pertambangan yang selama ini menjadi pemicu lahirnya gejolak tersebut. 

"Olehnya itu, atas insiden ini, Kami menyatakan kekecewaan yang begitu mendalam terhadap kinerja Kapolda yang dianggap tidak serius dalam menjalankan instruksi presiden. Dan atas dasar itu juga, Senin depan kami akan mengadukan peristiwa ini ke pihak berwenang di Jakarta sebagai bahan pertimbangan agar Mabes Polri segera turun tangan langsung untuk mengambil peran penutupan secara massif lokasi tambang gunung botak," sebutnya. 

Bahkan sekedar di sampaikan olehnya,  bahwa pekan lalu hal ini sudah di adukan ke Menkopolhukam, Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM agar bisa di sampaikan ke Presiden mengenai perkembangan pasca Instruksi Penutipan Tambang oleh Presiden beberapa waktu lalu di Pulau Buru. (***)
Indeks 2420777692756704107
Beranda item

# PILKADA KOTA AMBON

Indeks

# TNI-POLRI

Indeks

#PARIWISATA

# NASIONAL

Indeks

#ANEKA

Kurs Mata Uang