DPRD Dorong Pemkab SBB Definitifkan Raja-Raja
http://www.beritamalukuonline.com/2015/06/dprd-dorong-pemkab-sbb-definitifkan.html
"Kalau buat saya sih mendorong bupati, tolonglah untuk segera mendefinitifkan para raja," kata Huwae kepada Berita Maluku, Senin (15/6/2015).
Hal itu dikatakannya karena seluruh raja di 56 negeri di Kabupaten itu hingga kini belum difinitif alias belum dilantik, akubatnya negeri-negeri di kabupaten itu terancam tidak dapat menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat tahun 2015.
Huwae menjelaskan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu adalah pemerintah yang definitif di tingkat desa, karena untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien harus ada pertanggungjawabannya.
"Pemerintah pusat sejak awal sudah memberikan kriteria, salah satunya pemerintahan harus definitif," sebutnya.
Dikatakan, kalau sekiranya 56 negeri yang belum definitif adalah kelalaian dari pimpinan daerah. "Selama ini bupati kemana saja?"
Huwae menjelaskan, kalau dana desa tidak jadi diberikan maka tentu masyarakat akan menjadi korban dan hal itu sangat disayangkannya.
"Padahal tanggungjawab pemerintah untuk melayani masyarakat. Jadi kepala daerah harus bertanggungjawab," jelas Huwae.
Untuk mendefinitifkan pemerintahan, mesti punya prosedur, kalau tidak nanti menimbulkan konflik lagi.
"Kita berharap tidak ada konflik, karena unjungnya akan merugikan semua pihak," katanya. (Bm 01)
